Setelah Enam Puluh Lima Tahun Indonesia Merdeka

Oleh :Irwan Wisanggeni

Borneonews 23 Agustus 2010

ENAM puluh lima tahun lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, berlangsung perundingan antara golongan muda dan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perundingan dimulai pukul 02.00 hingga 04.00 WIB.
Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah  Soekarno, Moh Hatta, dan Ahmad Soebarjo.
Konsep teks proklamasi ditulis Soekarno sendiri, disaksikan BM Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Lalu, teks Proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti.
Acara dimulai pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah dijahit oleh bu Fatmawati pun, berkibar.

Perenungan
Setiap perayaan Kemerdekaan adalah momentum istimewa bagi kita untuk merenung, memikirkan dan melakukan penilaian ulang secara jujur atas pencapain bangsa dalam setiap aspek.
Pertanyaan besar di usia republik ke 65 tahun ini begitu banyak, mulai dari persoalan politik, hukum, hinga ekonomi. Pertanyaan seperti ini kerap muncul dalam diskusi di lokakarya dan seminar di hotel mewah, ruang kuliah sampai obrolan kedai kopi kelas rakyat bawah.
Carut-marut yang terjadi begitu kental setelah kita semua memilih sistem demokrasi dan mengubur rezim otoriter sejak dua belas tahun silam. Alhasil Indonesia menempatkan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Tapi sayangnya demokrasi yang dijalankan menjadi semu tanpa manfaat yang berarti. Di sana sini masih terlihat kekurangan dalam hal manajemen negara. Pengaturan negara masih jauh dari yang diharapkan rakyat banyak.
Dalam bidang ekonomi walau sudah enam puluh lima tahun merdeka, puluhan juta rakyat masih bekubang dalam kemiskinan. Padahal sumber daya alam Indonesia yang kaya habis terkuras dan dijarah karena lemahnya peran pengawasan negara.
Dalam bidang politik, banyak yang kecewa karena para elite politik hanya pandai bicara, membuat kalimat berupa slogan-slogan yang diistilahkan sebagai pembalut belaka untuk menutupi borok-borok saat memperoleh dan menggunakan dana politik.
Di ranah hukum, banyak wakil rakyat yang terseret dalam oligarki kekuasaan dalam penyusunan perundang-undangan. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ketika berbicara dalam diskusi akademis di Universitas Gajah Mada (8/05/2010) mengakui bahwa praktik politik transaksional terjadi dalam oligarkhi kekuasaan yang melibatkan pembuat undang-undang dengan pihak yang berkepentingan dengan rancangan undang-undang tersebut. Prilaku transaksional tersebut dapat berupa trnsaksi matrial atau transaksi kebijakan.
Para pembuat undang-undang menetukan pilihanya bukan karena berhasil menangkap kehendak atau aspirasi rakyat, melainkan karena rangsangan materi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh undang-undang itu kelak. Jadi, jelas sulit untuk tidak mengatakan bahwa undang-undang dibuat dengan proses politik yang tidak transparan karena terjadi kompromi politik yang tidak berpihak pada kepentingan orang banyak. Dalam aspek hukum jelas terlihat perundang-undangan dibuat tanpa memperhatikan kebutuhan akan aspirasi rakyat.
Lagu Indonesia Raya memang sering dinyanyikan diseantero negeri,begitu juga sang Saka Merah Putih dikibarkan dimana-mana, mulai dari Istana Negara, Gedung DPR/MPR, kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah dari kota sampai di dusun-dusun, hingga rumah-rumah tipe sangat sederhana sekali alias rumah reyot milik rakyat miskin. Akan tetapi  tidak dengan semangat yang diinginkan.
Kita memperingati Dirgahayu Kemerdekaan semakin tanpa semangat, karena situasi kehidupan berbangsa yang baik belum tumbuh di negeri kita. Ditambah kurangnya kepemimpinan dari elite poltik yang dapat memotivasi bangkitnya negeri ini dari keterpurukan.
Secara jujur pemerintah sudah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu juga pendapatan perkapita. Namun jurang kesenjangan antara kaya dan miskin masih menganga lebar.
Banyak pejabat merayakan 17 Agustus dengan kemewahan tapi puluhan juta hidup dalam isakan kemiskinan menangung beban hidup yang semakin mencekik leher. Praktek Korupsipun berlipat ganda.

Berdikari
Dalam momentum ini konsep-konsep revolusi 1945 perlu dikaji ulang guna memberi arahan kepada bangsa untuk melangkah ke depan menuju  masayakat berkadilan sosial.
Pola pemikiran the Founding Father perlu diperhatikan dan diterapkan dalam menjalankan negara khusunya bagi mereka pengambil kebijakan. Semisal pemikiraan Berdikarinya Bung Karno. Ada baiknya ditelaah ulang untuk bisa menjadi bangsa yang  mandiri dan tidak bergantung pada bangsa lain.
Bung Karno dengan slogan yang kuat menggantungkan cita-cita setinggi bintang di langit ingin membawa rakyat menuju kehidupan sejahtera, adil makmur.
Ideologi pembangunan kira-kira condong menganut pembangunan yang dilahirkan kaum ekonom yang tidak mengenal kamus bahwa membangun suatu negeri harus mengemis kepada Barat. Bagi mereka, haram hukumnya meminta-minta bantuan asing. Bersentuhan dengan negara Barat yang kaya, apalagi sampai meminta bantuan, justru mencelakakan si melarat (negara miskin).
Nyatanya, tidak ada kisah manis bagi negara-negara miskin yang membangun dengan modal dan bantuan asing. Semua tetek-bengek manajemen pembangunan yang diperbantukan dan arus teknologi modern yang dialihkan agar si miskin jadi kaya dan mengejar negara barat hanyalah alat pengisap kekayaan si miskin.
Saat ini, anggaran APBN tersedot untuk pembayaran cicilan utang luar negeri yang jumlahnya hampir mendekati Rp2 ribu triliun. Alhasil, mau tidak mau Indonesia harus selalu memacu pendapatan negara melalui devisa, yang terutama dilakukan melalui pengurasan sumberdaya alam.
Segala macam upaya dilakukan pemerintah agar Indonesia tidak kekurangan devisa. Cara yang paling cepat dilakukan ialah dengan  menjual sumberdaya alam kepada pemodal asing.
Hal ini menjadi semakin terlihat jelas, saat industri sektor kehutanan masih kekurangan bahan baku, tapi malah akan dibangun industri berbasis kayu di Indonesia tanpa mempertimbangkan ketersediaan bahan baku. Selain itu, industri kehutanan yang telah terlilit utang juga masih dirawat pemerintah Indonesia agar bisa sehat kembali.
Melihat kondisi seperti itu, penulis teringat pada catatan sejarah yang melibatkan Sang Proklamator, Bung Karno. Walau belum sempat membawa rakyatnya pada kemakmuran, namun semangat berdikari alias mandiri memberi kebanggaan tersendiri.
Daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan (noekolonialis), mari kita sadari bahwa Indonesia memperoleh karunia besar dari Tuhan, tetapi gagal memanfaatkan kesempatan untuk menjadi negara yang besar dan berwibawa.
Mudah-mudahan momentum Agustus ini bisa membangkitkan kesadaran tersebut. Dari sebuah kesadaran, semoga akan muncul keinginan dan pelaksanaan untuk menyusun sistem dan sikap yang lebih baik. Mari kita membawa negara kita menjadi sebuah bangsa yang benar-benar merdeka. ***

1 Komentar

  1. yow!!!,,,bgs3x!!aku sih stuju2x aja!!tp kalo mau upacara tu aku gpp!!!tp panasnya itu panas!!!!!sekali!!!!tp itu biasa!!yg harus patut itu lho susah banget sih!untung aku g pernah jadi yg berhubungan dgn upacara!!kalo aku ikut!!!bahaya!!soalnya aku pemalu!!!hehehe


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s