Salah satunya adalah pendakian ke Gunung Papandayan di Garut yang menimbulkan kesan tersendiri buat hidup saya.

Kenangan pendakian ini saya mulai dari stasiun Manggarai,karena kami akan berangkat ke Garut naik kereta pasir . Selepas Magrib kami semua kumpul disana ada  Landung, Abeng, David Moro, Ritar, Kris Pongky, Basiyo, Zaenal, Timbul , Bagong, Bubung dan saya.

Ceria

Seperti biasa kalau mau berangkat ke gunung muka kita ceria semua  persis orang baru terima gaji, kurang  lebih begitu lah. Kami menunggu kereta  api pasir sambil bersendau gurau dan main lempar batu di pinggir rel, di sambi dengan diskusi  soal G Papandayan, data gunung yang kami dapati dari pencinta alam Trisakti.

Kerata api mulai berangkat selepas Isya, kami semua naik digerbong ke delapan dan banyak sisa pasir dilantai gerbong kami alasi dengan ponco. Kereta bergerak lambat karena locomotif yg menarik 30 gerbong pasir hanyalah locomotif tua merk Dinamo buatan Rusia tahun  1959, sisa peninggalan barang Orde Lama.

Diatas gerbong, kami semua sibuk, ada yang sibuk ngobrol ,sibuk ngerokok, Bubung seingat saya paling “bawel” kalau soal diskusi agak keras kepala , tapi saya akui dia cerdas dan sangat bakat dibidang ilmu sosial terutama sastra. Kopi didalam veples tentara saya digilir untuk mengusir angin dingin diatas kereta, seorang kawan nyeletuk  “kopi Luh Mung dicampur Vodka  ye..bisa bikin anget begini.”

Angin Dingin dari Barat Laut

Kereta melewati jalur Purwakarta terus menuju ke Bandung  dan Garut, saya melamun melihat bukit-bukit di Purwakarta dulu  (di Zaman Orde Lama) ini tempat persembunyian pasukan DITII saya tau ini dari buku Pram.

Siang kami sampai distasiun Garut,beres –beres sebetar  lalu lift naik omprengan jurusan Garut-Cijulang lalu kami berhenti dipertigaan Cisurupan. Kami putuskan untuk mendaki besok karena badan lelah  kami  sepakat untuk tidur di masjid tidak bikin tenda.

Besok pagi setelah sarapan kami packing,berdoa acara rutin sebelum mendaki.Saya ingat perbekalan kami sederhana sekali,beberapa bungkus roti,mie instan,satu kaleng biscuit,sekaleng havermoot (kesukaan saya), gula jawa, kopi bubuk hitam dan gula, permen, Bubung yang nyentrik dia bawa mangga muda katanya buat hilangkan rasa haus (tauk teori dari mana dia).

Perlengkapan kami juga sederhana,dua sleeping bag, satu tenda pramuka,jaket,senter,ponco,saya bawa sangkur,korek api,nesting,varapine,sarung(bawaan wajib kita pengganti sleeping bag) dan berbagai pernik perlakapan pribadi yang sederhana dan seadanya.

Pedakian dimulai kami jalan jalan setapak yang berbatu terus berubah menjadi jalan berilalang, G Papandayan hutanya tidak terlalu lebat sama seperti semua hutan tropis di Pulau Jawa. Angin di gunung ini basah dengan suhu 24-27 derajat Celcius .

Rombongan dibagi dua,kelompok pertama yang didepan kelompok Ritar,Basiyo ,Zaenal,Landung,Timbul yang jalan cepat seperti orang mau ngambil gaji dan kelompok kedua kelompok alon-alon yang terdiri dari saya, Bubung, David Moro, Abeng dan Kris dkk.

Kami mendaki sambil bernyanyi lagu-lagu pembebasan ala Bob Marley dan sekali-kali bubung mengumandangkan puisi-puisi Chairil Anwar, ya terasa lengkap kalau kita mendaki diresapi dan dinikmati sehingga jalan dipunggungan gunung tidak terlalu terasa, walau angin musim basah dari barat laut  yang datang dari laut Cina Selatan dingin sekali.

Sampai kawah sekitar jam 15.00,kami semua makan dan sibuk main dikawah,tidur,bikin catatan dan berdoa bersama,Bubung bilang “gue kalau di gunung merasa bersih .“ Perjalanan di lanjutkan ke Alun-ALun Tegal Alur tempat padang Edelweiss yang ada sungai kecilnya pemandangan indah sekali sukar dilukiskan

Rencana kami memang turun lewat jalur Pengalengan daerah kebon teh yang berbatu, kami sampai didaerah rumah penduduk  buruh pemetik teh yang terpencil tanpa listrik. Sambil menunggu Truk pengangkut  teh  yang  akan kami tumpangi sampai Bandung Selatan. Bubung bilang ke saya,  “Mung, bulan depan gue mau Ke Semeru lo ikut ye.”   Saya diam karena saya ada rencana mau mendaki Gunung di  Sumatera, kalimat ini yang mengakhiri ingatan saya.

Tidurlah dalam Damai

Oh, ya Bung sekarang kita sudah bukan pemuda lagi sudah jadi bapak, semua punya pekerjaan tetap dan sudah menjadi kepala keluarga yang baik,yang bertangung jawab seperti cita-cita kita dulukan. Hanya Si Landung, yang lagi sakit, semoga dia bisa sembuh ya.

Bung, Kita semua suka kumpul sekali-kali sekedar temu kangen dan nama lo selalu disebut karena lo baik walau bawel dan jarang mandi (heheh sorry ye gw jailin ente). Kadang gue kalau ke alam bebas  sempatin berdoa untuk lo, semoga lain waktu kita bisa sama-sama mendaki lagi walau di alam yang lain.

Oh ya Bung , Edelweiss 804 masih eksis walau penuh kendala, Nomor sudah 200-an, hehehee ngak nyangka ya..organisasi tempat kita dibesarkan dalam duka dan suka. Tidurlah dalam damai di Mahameru ya Bung, Doaku padamu.

Dokumen Pribadi

Koran Jakarta 28/11/2011

Menjelang 2012, para ekonom sibuk membuat pernyataan dengan sejumlah prediksi. Ada yang optimistis, ada juga yang pesimistis. Ada yang menggulirkan prediksi bahwa ekonomi Indonesia 2012 bertumbuh 6,3 persen sampai 6,7 persen. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan penanaman modal asing (PMA), sementara penamanan modal asing ini sebagian besar dikaitkan dengan negara-negara Eropa dan AS.

Kita sepakat Eropa dan AS sedang mengalami krisis ekonomi sejak 2007. Bahkan baru-baru ini (16/10), di Times Square New York (Wall Street), sekelompok pengangguran berjumlah 14 juta orang berdemonstrasi atas kesulitan ekonomi yang dihadapi mereka. Mereka mengusung poster bertuliskan “Them Belly Full, We are Hungry” yang kalau diterjemahkan artinya kira-kira “perut mereka penuh, perut kita keroncongan”.

Ulah elite bisnis di Wall Street yang ditata dengan apik oleh regulator Washington membuat para kapitalis berbisnis dengan menipu di seluruh dunia. Penyebabnya sederhana. Majalah Newsweek dengan sederhana menjawab, “meminjam secara gila-gilaan.” Cermin ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi sekarang juga terjadi di Hong Kong karena ekonomi negara itu berkiblat pada negara kapitalisme Barat.

Di Hong Kong, para aktivis juga melakukan aksi demonstrasi. Tujuan kecaman mereka adalah sebuah kenyataan bahwa Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia justru lebih menjadi sarang segelintir elite untuk memperkaya diri. Gelombang demo ketidakpuasan juga terjadi di Sydney, Australia, dan Tokyo. Mereka mengkritisi pebisnis dan politisi yang dikatakan eksis hanya untuk melayani segerlintir elite, bukan mewakili kepentingan rakyat. Penulis beranggapan dari situasi di atas, rasanya sulit jika pada 2012 kita berharap PMA dari negara Eropa dan AS.

Dinosaurus Menunggu Mati
Bersanding terbalik dengan aksi demo di atas, beberapa narasi terkenal dikembangkan oleh penganjur gagasan globalisasi, seperti Kenichi Ohmae dalam The End of Nation State (1992). Ia menganalogikan dinosaurus yang menunggu mati dengan kegagalan negara dalam mengontrol dan melindungi nilai mata uang, juga tidak melakukan aktivitas ekonomi riil.

Tesis Ohmae dilanjutkan oleh Thomas L Friedman dalam The Lexus and The Olive Treed dan The World is Flat (2006). Di dalam tesis itu digambarkan hadirnya dunia abad ke-21 yang telah “diratakan (flat)” untuk menjadi arena mata rantai produksi global. Setiap orang, perusahaan, dan pemerintah terus memikirkan peluang yang menguntungkan guna memperbaiki nasib.

Peraih Nobel, Joseph E Stiglitz (Free Fall, 2010) dan Paul R Krugman (The Return of Economic Depresion, 2010), bersilang pendapat dan telah menisbikan tesis Ohmae dan Friedman. Stiglitz berpendapat keruntuhan Lehman Brother, September 2008, menandai berakhirnya kapitalisme pasar bebas. Krugman beropini negara yang selama ini dianggap sebagai pangkal masalah justru bergeser menjadi sumber masalah.

Kapitalisme pernah dijadikan jalan untuk memakmurkan, tapi kenyataannya kapitalisme belum berhasil mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran, bahkan pengangguran mengalami pembengkakan dari tahun ke tahun. Di negara-negara kapitalisme seperti di AS, pengangguran meningkat 10 persen, Jerman 9,1 persen, Spanyol 45,7 persen, dan Yunani 38,5 persen. Semua persentase dihitung dari jumlah angkatan kerjanya.

Ketika melaporkan tanda-tanda pemulihan di AS, Financial Times berkelakar, “Pemulihan sejak 2009 boleh dinamai ‘kecewa besar’.” Koran itu menambahkan, “Banyak ekonom menilai bahwa utang yang harus dibayarkan akan menekan daya beli hingga beberapa tahun mendatang.” Begitu juga secara makroekonomi, sistem kapitalisme mengalami kondisi yang memprihatinkan, misalnya proporsi utang Yunani terhadap produk domestik bruto mencapai 140 persen.

Di AS, utang negara mencapai 14,3 triliun dollar AS, setara dengan PDB Amerika Serikat. Cepat atau lambat, wabah krisis ekonomi akan menjalar ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Artinya, imbas krisis ekonomi Eropa dan AS akhirnya sampai ke negara seperti Indonesia, Vietnam, Th ailand, China, dan India, yang sulit menjual produk ekspornya ke Eropa dan AS karena krisis ekonomi.

Tahun 2012, diperlukan terobosan untuk dapat lolos dari krisis ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Pada zaman lampau, dunia pernah mendapat tawaran frontal dalam memukul kapitalisme. Tawaran itu terlontar dari ide Karl Max yang berambisi menohok kapitalisme dengan menggelontorkan sebuah logika yang kemudian menjadi gerakan. Kapitalisme yang sekarat akan melahirkan revolusi proletar untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Tapi, berbagai krisis yang terjadi malah seakan-akan menjadi pupuk penyubur dan pelanggeng sistem ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith itu. Walau kegagalan kapitalisme itu diakui oleh umum, kapitalisme, harus diakui, menciptakan kenikmatan individual dan kesejahteraan ekonomi secara kolektif. Tetapi, kita paham bahwa kapitalisme menghadirkan kesenjangan.

Kekayaan satu korporasi nyaris sama sengan kekayaan sejumlah negara miskin. Sistem kapitalisme dan sosialisme memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Semua sudah dicoba, dan gagal memakmurkan masyarakat secara luas. Karena itu, diperlukan suatu cara yang lebih cerdas guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat memakmurkan rakyat secara adil. Apakah jatuh pilihannya pada sistem ekonomi syariah yang akhir-akhir ini cukup marak gaungnya dan diperbincangkan di kalangan ekonom, semuanya masih perlu diuji dan ditelaah lebih dalam.

Sebenarnya, untuk mencegah krisis ekonomi dan memakmurkan rakyat, ekonom tak perlu berpolemik soal sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, syariah, atau apa pun. Seperti ungkapan yang diucapkan Den Xiaoping, “Tak penting kucing hitam atau kucing putih, yang penting kucing itu bisa menangkap tikus.” Demikian juga di mata rakyat, tak penting sistem apa pun yang diterapkan, yang penting bisa membuat rakyat makmur, terpenuhi segala kebutuhannya.

Cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia hanyalah membangun sistem ekonomi prorakyat yang berkeadilan dan humanistis yang tampak dari pasal-pasal yang terkait dengan ekonomi di UUD 1945 walau sampai saat ini masih jauh antara harapan dan kenyataannya.

Majalah Indonesia Tax Review, Edisi 15 Vol 4

Kerusakan lingkungan di muka bumi akibat pencemaran yang dilakukan oleh manusia kian bertambah parah. Menurut beberapa pakar lingkungan, ada sekitar 6,5 juta ton sampah mencemari samudera dunia setiap tahun. Diperkirakan, 50 persennya adalah plastik yang akan terapung-apung selama ratusan tahun sebelum terurai.

Selain mencemari bumi, manusia juga menguras sumber daya alam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Penelitian menunjukkan bahwa bumi membutuhkan waktu 1 tahun 5 bulan untuk memulihkan apa yang dikonsumsi manusia dalam setahun. ”Jika kecepatan pertambahan penduduk dan konsumsinya tidak berubah, pada tahun 2035 kita bakal memerlukan dua planet bumi,” lapor surat kabar Australia Sydney Morning Herald.

Di Indonesia pun, kerusakan lingkungan kian memprihatinkan. Bayangkan saja, Indonesia berada pada urutan ke-8 dari 10 negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia (State of the World’s Forest FAO, 2007), akan tetapi, dengan laju kerusakan hutan yang tergolong tinggi di dunia. Kementerian kehutanan mencatat hingga 2009 kerusakan hutan mencapai lebih dari 1,08 juta hektar pertahun. Dari 130 juta, tinggal 43 juta saja yang masuk dalam kategori hutan alam. Sungguh membuat kita miris dan menghela nafas penyesalan akan kerusakan alam yang terjadi di Indonesia.

Dampak Negatif Kapitalisme

Pertanyaan besarnya, mengapa kerusakan lingkungan sedemikian parahnya? Salah faktor penyebabnya adalah pembangunan dengan aroma kapitalisme yang lebih mengedepankan keuntungan semata, ketimbang pelestarian lingkungan.

Sistem ekonomi kapitalisme diciptakan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, walau dengan cara mengeksploitasi bumi secara luar biasa. Di sektor pertambangan, telah dikeruk sekitar 10 triliun ton biji besi setiap tahunnya dan ditambah lagi akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan standar. Hingga akhirnya, terjadilah polusi udara, sungai tercemar, limbah racun pabrik, kebisingan, banjir, tsunami, dan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas korporasi yang mengeksploitasi bumi dengan cepat dan terencana.

Ketidakpedulian akan kerusakan lingkungan dan mengedepankan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi semata, jelas menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Dalam ilmu ekonomi, dampak ini disebut externalities. Sebuah dampak yang timbul dari kerusakan lingkungan akhirnya akan membawa petaka kepada masyarakat itu sendiri.

Diperlukan tindakan dan langkah yang komprehensif untuk dapat memperbaiki kondisi kerusakan lingkungan ini. Pemerintah harus turun tangan mengendalikan masalah ini karena diperlukan kebijakan strategis dari pemerintah untuk mendorong tindakan pencegahan perusakan lingkungan. Aspek perpajakan merupakan salah satu faktor kebijakan pemerintah yang akan dikupas penulis.

Mengenal Green Incentive

Pajak Lingkungan (green tax) merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan. Terdapat dua wacana umum mengenai Pajak Lingkungan, yaitu konsep penerapan Pajak Lingkungan dan pemberian kredit pajak.

Konsep penerapan Pajak Lingkungan, menyatakan setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib (the polluter pays principle). Tentunya konsep ini mengundang protes dari kalangan pengusaha. Pasalnya, penghitungan pajak dari konsep ini berasal dari jumlah biaya produksi, sehingga hal ini menjadi bentuk biaya baru di mana sudah ada biaya-biaya lingkungan, seperti biaya pemeriksaan amdal yang telah diterapkan sebelumnya. Dampak dari semua ini, besarnya biaya akan naik sehingga laba menurun.

Konsep pemberian kredit pajak atau bisa juga disebut green incentive belum dibahas lebih mendalam di Rancangan Undang-Undang (RUU) Lingkungan Hidup. Namun, dengan diterapkannya konsep kredit pajak,orang-orang yang memakai produk ramah lingkungan akan mendapatkan kredit pajak. Hal ini tentunya akan menstimulus komunitas orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk bisa membeli produk-produk ramah lingkungan.

Jika melihat masyarakat dunia, kesadaran mengonsumsi produk ramah lingkungan tampaknya sudah menjadi tren. Masyarakat di Inggris, 81% bersedia membeli produk yang ramah lingkungan, di Australia 75% masyarakat bersedia membayar lebih mahal produk sejenis. Di Amerika Serikat, kesadaran masyarakat terhadap jumlah pembayaran pajak sudah tinggi, pemberian kredit pajak, dan penembahan deductible expense sangatlah efektif.

Contohnya, jika seorang Wajib Pajak membeli mobil ramah lingkungan yang menggunakan tenaga listrik akan diberikan kredit pajak lebih, katakanlah sebesar 25% dari harga mobil tersebut dengan batasan maksimal pengurang US$2.500. Demikian juga dengan pengguna mobil dengan bahan bakar solar cell akan diberi amortisasi penuh, dipercepat agar dapat menambah deductible expense yang ada. Lalu, bagi pengguna AC non-CFC (tanpa freon) diberikan pengurang pajak sebesar 10% dari harga AC.

Beraneka cara dapat digunakan untuk mendorong terciptanya pelestarian lingkungan dari aspek kebijakan pajak yang menguntungkan bagi para pengguna barang ramah lingkungan. Konsekuensi yang terjadi adalah mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Masalahnya, pemerintah Indonesia masih sangat memerlukan dana penerimaan pajak ini sehingga fungsi pajak di Indonesia lebih dominan sebagai fungsi anggaran.

Fungsi lain dari perpajakan, seperti fungsi regulatory (fungsi bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu), fungsi stabilitas (tujuan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga, misalnya saat terjadi inflasi), dan fungsi pemerataan pendapatan (pajak dipergunakan sebagai alat meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat).

Semua fungsi pajak yang diuraikan tersebut masih belum menjadi pola utama dari konsep perpajakan Indonesia. Pasalnya, yang selalu dikedepankan dari fungsi perpajakan kita ialah sebagai alat untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai birokrasi negara dan pembangunan. Secara otomatis, jika melihat dari fungsi utama pajak di Indonesia hanya sebagai sumber pendapatan negara, penulis berpendapat green incentive sulit untuk dilaksanakan.

Antara Green Tax dan Green Incentive

Pajak Lingkungan (green tax) sebenarnya dapat diberlakukan dengan tujuan agar dana yang didapat dari pajak tersebut digunakan untuk kegiatan penghijaun, rehabilitasi kawasan hutan, dan konservasi biota dan satwa yang terancam kepunahan.

Alokasi pendapatan Pajak Lingkungan ini benar-benar dikonsentrasikan untuk upaya pelestarian lingkungan dan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Pajak Lingkungan yang dahulu digulirkan dalam RUU Pajak Daerah dan Restibusi Daerah batal diberlakukan karena terjadi hujan deras penolakan dari kalangan pengusaha.

Saat ini diberlakuan retribusi izin ganguan melengkapi ketentuan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semestinya pengenaan Pajak Lingkungan didasari atas polluter base space, artinya pemerintah menghitung dan mengkaji berapa besar kerusakan lingkungan yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Jika pemerintah malas membuat kajian soal kerusakan lingkungan, penerapan besarnya pajak akan dipukul rata antara perusahaan yang sedikit mencemari lingkungan dan perusahaan yang banyak mencemari lingkungan. Hal ini pasti akan banyak menuai protes. Di sini, pemerintah perlu membuat kajian yang tepat sehingga tarif Pajak Lingkungan tidak dipukul rata, tetapi dilihat dari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan.

Sebenarnya banyak pilihan dalam usaha pencegahan perusakan lingkungan, bila ditinjau dari aspek pajak. Dapat diawali dengan langkah kesadaran yang tinggi dari masyarakat terhadap pembayaran pajak. Ketika pajak dijadikan salah satu faktor pelestarian lingkungan, potensi pajak pun dapat dimaksimalkan untuk pelestarian lingkungan.

Penulis melihat perlu dibuatkan kebijakan perpajakan yang tepat dan seimbang antara green incentive dan green tax. Jika tidak dibuatkan kebijakan yang tepat sasaran, ke depan kerusakan lingkungan khususnya di Indonesia akan terus meningkat dengan pesat dan mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, dibutuhkan peran masyarakat di seputar pabrik, sungai, dan hutan untuk ikut berpartisipasi mengawasi tingkat pencemaran lingkungan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Masyarakat setempat juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga alam agar tidak dirusak oleh pelaku ekonomi. Seperti kata bijak yang dilontarkan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, ”Setiap orang berkepentingan untuk memastikan bahwa kawasan pegunungan di dunia (alamnya) dapat terus menyediakan kekayaan bagi generasi mendatang.”

Pajak,didunia manapun adalah hal yang selalu di jauhi bahkan dihindari jika mungkin.Sehingga ada ungkapan import yang menyatakan”Nobody loves to pay tax,not even Americans and Europeans”.

Demikian pula dengan berlakunya pajak kendaraan bermotor progresif sejak 1 Januari 2011 yang dilandasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.Pajak kendaraan bermotor progresif berlaku untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Mekanisme pemeriksaanya,melalui komputer apakah wajib pajak memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.Kendaraan yang telah dijual,tetapi tidak dibalik nama,akan muncul sebagai kendaraan pertama dan seterusnya.

Tarif pajak untuk kendaraan pertama 1,5%,kendaraan kedua 2 persen,kendaraan ketiga 2,5 persen,kendaraan keempat dan seterusnya 4 persen.Tarif akan dikalikan dengan nilai jual kendaraan bermotor sesuai Pemprov DKI Jakarta.

Pajak kendaraan bermotor merupakan primadona pendapatan daerah di seluruh provinsi.Pemrov DKI Jakarta merealisasikan pendapatan pajak kendaraan bermotor 2010 sebesar Rp 3,11 triliun.

Adapun target tahun 2011 naik menjadi Rp 3,7 triliun dan sudah terealisasi Rp 862 miliar sampai akhir Maret 2011.Angka yang sangat signifikan untuk penerimaan daerah.

Kemacetan

Salah satu pertimbangan pemerintah dalam menerapkan tarif progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan sehingga dapat mengatasi kemacetan dikota-kota besar.

Memang pendekatan seperti itu seolah-olah masuk akal,tapi dalam penerapanya tidaklah semudah itu.

Dengan melihat kondisi jalan kota besar yang sudah padat dan macet,mengendalikan pertambahan kendaraan belum dapat menyelesaikan masalah kemacetan secara komprehensif.Karena walaupun pajak progresif diberlakukan jalan di kota besar khususnya Jakarta tetap macet,bahkan dijalan Tol-pun macet.

Dalam menyelesaikan masalah kemacetan pemerintah juga perlu memperhatikan cara-cara lain yang lebih tepat sasaran .

Pemerintah dapat mengunakan cara dengan melakukan pendekatan pelayanan sosial berupa fasilitas pelayanan umum,sarana jalan yang ada dan ketegasan atas pelanggaran lalu lintas.

Karena kemacetan di Jakarta disebabkan banyaknya jalan rusak dan berlubang,jika hujan turun diikuti dengan banjir,kondisi kemacetan akan semakin parah ditambah lampu lalu lintas yang mati,jalan raya macet total,mengunci semua kendaraan sehingga tidak dapat bergerak.

Penyebab lain yang krusial adalah kurang tertibnya pengguna jalan ini terlihat dari angkot dan bis yang berhenti semaunya berbaris menutup sebagian besar ruas jalan.

Fasilitas kendaraan umum perlu diperbaiki artinya adanya kesedian kendaraan umum,tidak terlampau padat,nyaman dan aman,maka masyarakat akan menggunakan kendaraan umum sebagai alat transportasinya.

Memaksimalkan fungsi bis Transjakarta dengan menambah armadanya juga merupakan solusi yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

Membatasi umur kendaraan atau dengan kata lain kendaraan yang sudah berumur 10 tahun keatas di larang untuk jalan ini juga akan dapat mengurangi kepadatan di jalan raya.

Jika semua fasilitas jalan sudah dibenahi dengan baik,aparat memiliki ketegasan terhadap pengemudi yang semaunya dan semua prasarana lalu lintas sudah dibenahi,niscaya kemacetan akan dapat di atasi atau minimal dikurangkan.

Karena hanya dengan mengandalkan tarif progresif pajak kendaraan bermotor,ternyata tidak dapat mengatasi kemacetan lalu lintas,sampai saat ini setiap hari di Jakarta masih terjadi kemacetan yang parah.

Kontra Prestasi

Memang kalau melihat definisi pajak,seperti yang ditulis Deutsche Reichs Abgaben Ordnung seorang ahli pajak kelahiran Belanda,berpendapat“Pajak adalah bantuan uang secara insidential atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu Tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.” (Suandy, 2005:8)

Pendapat tersebut bermuatan ”tidak adanya kontraprestasi langsung,” sehingga pemerintah seolah-olah dapat berbuat sesukanya dalam memajaki warga negaranya.

Tapi perlu diingat dengan kebijakan tarif progresif kendaraan bermotor dampaknya akan membatasi pembelian kendaraan bermotor oleh masyarakat dan sama saja pemerintah menghalangi pertumbuhan industri otomatif,yang nota bene merupakan salah satu sektor yang membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sektor industri otomotif akan menjadi kurang menarik bagi investor asing yang paling dikhawatirkan para investor akan mengalihkan dananya keluar negeri.

Maka penulis berpendapat kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor progresif perlu dikaji ulang.Jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi pemerintah dan menghancurkan industri otomotif,sementara keadaan jalan raya tetap macet setiap hari.

Bahkan DR B Herry Priyono (dosen Program Pasca Sarjana Driyakarya) memaparkan dalam opini di koran Kompas  baru-baru ini menunjukan angka yang lebih dasyat lagi dimana warga Indonesia yang bertahan hidup dengan penghasilan kurang dari Rp.18.000 perhari pada tahun 2010 ini berjumlah 121,7 juta jiwa,ini bukan berita baru ,kita telah lama menghabiskan waktu bersitegang tentang itu.

Kita menghela nafas kecewa ketika melihat angka kemiskinan yang begitu besar.Memang pemerintah berusaha melakukan bantuan-bantuan dengan program jaring pengaman sosial dan  bantuan raskin(beras miskin) tapi program ini tidak mengobati penyakit kemiskinan dengan tepat guna dan tepat sasaran,karena orang miskin dari tahun ketahun terus bertambah.

Sejarah sistem ekonomi Indonesia yang lebih dari 65 tahun merdeka,memakai sistem ekonomi berbasis sistem ekonomi Pancasila yang pada hakekatnya sangat positif dan memihak pada ekonomi kerakyatan.

Kapitalisme dan Sosialisme

Dalam tingkat pelakasanannya sistem ekonomi Indonesia lebih “miring”ke kapitalisme atau kapitalisme malu-malu( meminjam istilah Prof DR Arief Budiman,Guru besar dari Melbourne University),dan sistem yang condong ke kapitalisme sejak masa Orde Baru,karena pada masa itu hubungan Indonesia sangat mesra dengan bapaknya kapatalisme dunia Amerika Serikat.

Tapi sistem ekonomi kapatalisme tidak lagi dapat diharapkan terlalu banyak untuk menaklukan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Karena sistem ini bagaikan raksasa yang sedang limbung,Global Financial Krisis(GFC) di Amerika Serikat yang mulai melanda diawal kwartal ketiga tahun 2008.

Penyebab dari GFC adalah kredit perumahan yang macet di perusahaan-perusahaan raksasa seperti  Lehman Brothers dan  dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.GFC bisa dikatakan buah dari sistem ekonomi kapitalisme.Apakah mainstream sistem ekonomi kapatalisme dunia mulai goyah?Sebagian orang sudah mulai meragukan akan kehebatan sistem ekonomi kapitalisme yang dianut Amerika Serikat  dan dunia barat pada umumnya.

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia juga menjadi negara terpengaruh negatif atas  GFC sehingga kondisi dan pertumbuhan perekonomian nasional memburuk yang tentunya merambah keberbagai sektor ekonomi.

Kapitalisme sudah dicoba dan gagal ,sebagai contoh,peran sistem ini di Indonesia ialah,IMF(International  Monetary Fund) tetap mengambil peranya di kiprah perenomian internasional.IMF adalah salah satu lambang kapatalisme global yang bertujuan membantu negara-negara dengan paket bantuanya.

IMF memberikan saran praktis terhadap negara-negara yang meminta bantuanya, termasuk Indonesia misalnya beberapa subsidi dicabut,BUMN diprivatisasi dan itu terjadi sampai saat ini .tapi semua kebijakan itu tidak bisah melepas bangsa Indonesia dari hantu kemiskinan.

Kepada sistem sosialisme kitapun tidak mungkin mengharapkan untuk dapat mengatasi kemikinan  karena komunisme dan sosialisme telah berakhir,sistem yang di tawarkan Karl Marx ini gagal dengan runtuhnya Republik Sosialis Uni Soviet tahun 1990 dimana Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaan.

Ekonomi Syariah

Sekarang pilihanya jatuh pada sistem ekonomi Syariah yang belum pernah dicoba untuk diterapkan secara masif dalam sekala ekonomi makro Indonesia untuk bisa menjebol batu karang kemiskinan yang menindih bangsa kita dari masa kemasa.

Dalam surat Al-Mai’dah(5):2 dijelaskan disana:”…Dan tolong-menolonglah dalam(mengerjakan)kebajikan dan takwa,dan janganlah tolong-menolong dalam(mengerjakan)dosa dan pelanggaran…”( dikutip ayat suci ini dari buku Islamic Management Prof Dr H Veitshal Rivai,MBA).

Jelas dari makna ayat tersebut mengandung suatu nilai dan semangat gotong royong dan kerjasama yang baik,penulispun yakin ada banyak ayat-ayat suci di Al Quran yang dapat memberikan dasar pada sistem ekonomi syariah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Jika ditelaah memang dasar konsep pembiayaan di sistem ekonomi syariah dapat sangat membantu ekonomi kecil dalam hal ini ekonomi kelas rakyat,misalnya sistem bagi hasil mencerminkan semangat memikul resiko bersama.

Penulis pernah bertanya dengan seroang pakar ilmu syariah dan juga praktisi di bank syariah,soal peran ekonomi syariah terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonsia?Jawabannya ekonomi syariah kedepan akan terus berkembang dan pastinya akan memberikan solusi dari tantangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Walaupun dalam diskusi itu tidak dijawab secara teknis tapi penulis dapat merasakan ada semangat dalam sistem ekonomi syariah untuk membantu rakyat miskin dengan berbagai sistem yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Sebagai pembanding,Muhamad Yunus seorang bankir dari Banglades yang mengembangkan konsep ekonomi mikro, mengembangkan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu ke bank umum.Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank dan Yunus mendapatakan hadiah nobel tahun 2006.

Semangat  Muhamad Yunus mungkin dapat ditiru oleh bank pembiayaan syariah untuk memberdayakan orang-orang miskin.

Ekonomi syariah memang ilmu ekonomi yang baru berkembang dan masih terus dikaji untuk bisa berperan lagi dimasyarakat khusunya membantu memberdayakan orang miskin.

Penulis yakin kedepannya sistem ekonomi syariah akan menjawab tantangan untuk bisa membantu mengentaskan kemiskinan struktural di Indonesia.

*Irwan Wisanggeni

Wacana Radar Banten 7-5-2011

illustration: ramirobenko.dancersblogs.com

Oleh: Irwan Wisanggeni

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Begitulah kira-kira bunyi judul salah satu berita di sebuah media massa yang terbit pada 4 Januari 2011 lalu. Dari Judulnya saja, penulis langsung tertarik untuk membacanya. Berdasarkan informasi dari media tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan, penerimaan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) sebesar Rp251,9 triliun atau 95,8% dari target APBN 2010. Sedangkan, penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp297,7 triliun atau sekitar 97% dari target.

Melihat fenomena tersebut, penulis mencoba melakukan kajian seputar penerimaan pajak untuk tahun 2010 yang tidak mencapai target APBN. Penulis akan mengkaji apakah hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan tarif pajak. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah mengusung sejumlah perubahan, terutama dalam hal tarif pajak. Jika diamati, pemerintah sebetulnya ingin menciptakan tarif PPh, khususnya bagi Wajib Pajak badan, dengan tarif yang lebih efektif dan strategis. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dalam rangka menarik investasi asing dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara kita.

Seperti kita tahu, krisis keuangan global pada tahun 2008 telah menciptakan dilema bagi negara-negara industri. Salah satu solusi untuk menanggulangi krisis tersebut adalah dengan mengurangi tarif pajak. Tujuannya, agar dapat meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Karenanya, gambaran pajak secara komparatif perlu disajikan kepada dunia bisnis agar investor dapat menganalisis dampaknya terhadap usaha mereka.

Analisis perbandingan tarif PPh badan dapat dilakukan dengan membandingkan tiga negara dan menjadikan Indonesia sebagai sentralnya. Lalu, dua negara tetangga dan serumpun dijadikan sebagai pembandingnya, yaitu Singapura dan Malaysia. Analisis perbandingan ini dibuat menjadi dua model. Pertama, dilakukan dengan membandingkan tren tarif pajak di Indonesia, Singapura, dan Malaysia selama lima tahun terakhir. Model kedua, dilakukan dengan cara mengkomparasi perlakuan kebijakan sehubungan dengan PPh badan antara Indonesia dan Singapura untuk tahun 2010.

Tren Tarif  Pajak

Penggunaan tren tarif pajak merupakan analisis yang akan memperlihatkan secara kronologis tarif pajak yang diterapkan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam lima tahun terakhir (lihat tabel 1).

** Indonesia menganut tarif progresif dengan tarif maksimal sebesar 30%

* Indonesia memberikan pengurangan tarif sebesar 5% untuk perusahaan yang berstatus terbuka (Tbk).

Dengan melihat tabel tersebut, kita dapat mengurai kronologi tren tarif pajak ketiga negara selama lima tahun terakhir. Untuk di Indonesia, sistem tarif progresif PPh badan digunakan sampai dengan tahun 2008. Kemudian, seiring dengan adanya perubahan UU PPh, maka sejak tahun 2009, Indonesia mengubah sistem tarif pemajakan dari progresif menjadi tarif tunggal (flat) sebesar 28%. Lebih lanjut, untuk tahun 2010 ditetapkan tarif flat sebesar 25% dan pengurang tarif sebesar 5% untuk perusahaan yang bersatus terbuka (Tbk).

Perlu diketahui, tarif pajak flat sudah diterapkan negara-negara Baltik, seperti Estonia, Lithuania, dan Latvia sejak tahun 1990-an. Sedangkan di negara-negara komunis, seperti Rusia, Ukraina, dan Slovakia sudah menerapkannya sejak tahun 2000-an. Indonesia tampak tertinggal dalam menerapkan single rate tersebut.

Tren tarif pajak di Singapura dalam tabel tersebut terlihat berkesinambungan dalam menurunkan tarif PPh badan-nya. Hal tersebut dilakukan untuk menarik investor global. Tren tarif pajak Singapura rata-rata lebih rendah dibanding Indonesia. Selisih tarif yang digunakan lebih kecil 10% dari tarif yang digunakan di Indonesia.

Malaysia juga negara yang mengunakan sistem pemajakan PPh bersifat flat dengan tarif 28%. Pada tahun 2006, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tarif PPh badan secara berkesinambungan sebesar 1% pertahun selama tiga tahun. Sehingga untuk tahun 2010, tarif yang digunakan sama besarnya dengan yang diterapkan di Indonesia, yaitu sebesar 25%.

Penulis berpendapat, kebijakan menurunkan tarif PPh di tiga negara tersebut, mampu memberikan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan penerapan tarif PPh yang relatif kecil, turut memberikan konstribusi yang baik terhadap tax ratio di suatu negara. Hal ini tampak dari perbandingan angka tax ratio ketiga negara tersebut. Singapura sebesar 22,44%, Malaysia sebesar 20,17%, sedangkan Indonesia hanya sebesar 11,7%. Indikasi besarnya tax ratio ini menunjukkan bahwa semakin kecil tarif pajak, maka semakin besar penerimaan pajak negara tersebut.

Komparasi Kebijakan

Berbicara mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan di Singapura akan sangat menarik jika dibandingkan dengan Indonesia. Sebab, di Singapura tidak ada pemajakan berganda (double taxation) kepada pemegang saham. Dalam hal ini, PPh badan yang dibayar perusahaan di Singapura bersifat final, sehingga atas dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak dilakukan pemajakan lagi. Hal ini berbeda dengan sistem pemajakan di Indonesia, di mana terdapat pemajakan atas dividen yang diberikan kepada pemegang saham yang bersifat final atau tidak dapat dikreditkan.

Selain itu, Singapura juga memberikan pengurangan tarif untuk pengusaha kecil menengah, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) lebih kecil dari S$300.000 (kurang lebih Rp1,8 miliar). Di mana, untuk penghasilan S$10.000 diberikan pengurang pajak sebesar 75%, sehingga tarif pajak efektif menjadi 4,25% pada tahun 2010. Kemudian sisanya S$290.000 diberikan pengurang tarif.

Di Indonesia sendiri, pengurangan tarif pajak untuk pengusaha kecil menengah diatur dalam Pasal 31E UU PPh. Syaratnya, peredaran bruto Wajib Pajak badan harus kurang dari Rp50 miliar. Namun, bagian omzet yang akan mendapat pengurangan tarif pajak sebesar 50% adalah yang sebesar Rp4,8 miliar saja. Aturan ini mulai berlaku pada tahun 2010.

Perbandingan akan terlihat jelas dari penghitungan di bawah ini. Dengan tingkat Ph KP yang sama, berapa besar pajak yang harus dibayar di negara Singapura dan di Indonesia? Diasumsikan peredaran usaha (omzet) Rp40 miliar dan Ph KP Rp1,8 miliar atau U$300.000.

Penghitungan PPh di Singapura:Rp60  juta (S$10.000) x 17% x 75% = Rp7.650.000,00Rp1.740 juta (S$290.000) x 17% x 50% = Rp147.900.000,00Total = Rp155.550.000,00

Penghitungan PPh di Indonesia Rp4,8 miliar/Rp40 miliar) x Rp1,8 miliar x 25% x 50% = Rp27.000.000,00(Rp35,2 miliar/Rp40 miliar) x Rp1,8 miliar x 25%             = Rp396.000.000,00.Total=Rp423.000.000,00

Jelas dengan angka penghitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang dibayar di Singapura lebih murah dibanding Indonesia, kurang lebih 172% lebih tinggi dibanding Singapura.

Penulis berpendapat, seiring dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan teknologi yang menerjang dunia ekonomi, maka Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan perpajakannya dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan menurunkan tarif PPh badan. Tujuannya, untuk menggairahkan iklim penanaman modal ke Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga perlu mencabut peraturan pajak berganda yang melekat pada dividen atau mengubah pajak atas dividen kepada pemegang saham tersebut menjadi kredit pajak (pengurang pajak) bagi pemegang saham tersebut. Penulis juga mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan sistem pemungutan pajak dengan cara membatasi pengenaan withholding tax, terutama terhadap penghasilan yang sifatnya untuk remunerasi dan passive income.

Belum lagi persoalan sistem perpajakan di Indonesia yang menurut penelitian Bank Pembagunan Asia (Asia Development Bank) masih sangat rumit, sehingga masih perlu disederhanakan. Penilaian ADB tersebut didasarkan pada hasil laporan Doing Business 2009, yang menyebutkan rata-rata sebuah kegiatan bisnis di Indonesia harus membayar 22 (dua puluh dua) jenis pajak dalam setahun. Akibatnya, Indonesia menempati peringkat ke-104 dari 181 negara. Kompleksitas ini tentunya menimbulkan cost of compliance yang tinggi bagi investor.

Penulis melihat rata-rata tarif PPh badan negara-negara di dunia mengalami penurunan tarif tiap tahunnya. Indonesia juga mengikuti perkembangan tersebut dan mengubah tarif PPh yang bersifat progresif menjadi tarif tunggal di tahun 2009. Namun,  ke depannya perlu dikaji terus untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih efektif dan berdaya saing, guna meningkatkan investasi dan menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan.

 Magister Akuntansi Konsentrasi Perpajakan, Universitas Trisakti.

illustrasi: e-taxhelp.com/new-florida-tax-amnesty-program

NAMA Tan Malaka, lebih sering dikaitkan dengan ideologi Marxis. Jarang yang mengaitkan namanya sebagai tokoh pejuang kemerdekaan sekaligus pemikir.
Secara sejarah politis, ada kesengajaan orde baru untuk melupakan peran dan pemikiran Tan Malaka. Pemerintahan Orde Baru menempatkan Tan Malaka sebagai tokoh politik kiri. Kamus beku politik saat itu menyamakan secara membabi buta ajaran marxis dengan komunis dan komunis indentik dengan kiri. Semua yang berbau kiri mesti dihapus dalam memori rakyat.
Lewat momentum 10 November 2010, hari pahlawan, penulis mencoba menggali kembali pemikiran-pemikiran Tan Malaka yang menarik dan masih relevan di era kekinian.
Bermula dari hal itu, penulis mencoba membuat telaah pustaka untuk mengangkat nama Tan Malaka sebagai objek kajian dengan tujuan sebagai penyeimbang informasi untuk mendekatkan sosok Tan Malaka ke dalam alur pikir generasi muda. Juga menegaskan bahwa ia adalah pejuang tanpa pamrih yang berjiwa nasionalis tinggi.

Riwayat
Tan Malaka di asumsikan lahir pada 2 juni 1897 didesa Pandan Gadang Sumatera Barat,dengan nama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka sebuah nama khas Minang bernuansa Islam kuat.
Ia mengenyam pendidikan Rijks Kweekschool di Harlem, Nederland sekitar tahun 1913. Disebut-sebut sebagai murid cerdas, dan di situ pula Tan Malaka mulai membaca dan mempelajari pemikiran-pemikiran  Nietsche, Karl Max, Engels, dan berbagai tokoh filsafat lain.
Tahun 1919 Tan Malaka kembali ke Indonesia menjadi guru bagi anak kaum kuli perkebunan Senembah Way di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Di sanalah ia sadar akan kekejaman kapitalis memperlakukan buruh perkebunan.
Menjadi guru hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun, karena pada 1921 ia diangkat menjadi ketua Partai Komunis Indonesia (PKI)dan pada tahun itu pula Tan Malaka pindah ke Jawa.
Tapi pada 1926, setelah bentrok dengan pimpinan PKI yang lain seperti Sarjono, Alimin, dan Muso. Tan Malaka beranggapan pemberontakan terhadap Belanda pada 1926 adalah bunuh diri dan membunuh perjuangan nasional rakyat Indonesia.
Sejak saat itu dia memisahkan diri, memutuskan hubungan dengan PKI. Tan Malaka dituduh dicap sebagai seorang Trostkys yang antiLenin (saat itu garis PKI ke Lenin).
Kekhawatiran Tan  Malaka terbukti benar. Pemberontakan 1926 hanya menjadi riak kecil dibeberapa daerah. Pemberontakan itu dapat dengan mudah dipadamkan penjajah Belanda. Akibatnya, perlawanan nasional rakyat Indonesia mendapat pukulan berat. Mengalami kemunduran dan lumpuh bertahun-tahun.
Tahun 1927 Tan Malaka bersama Subakat, Djamaludin Tamin di Bangkok, Thailand memproklamirkan Partai Republik Indonesia PARI)dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka. Perlu dicatat, 2 tahun sebelumnya Tan Malaka (1925) pernah menulis dan menerbitkan tulisan bertajuk Menuju Republik Indonesia (Naar de Republiek Indonesia). Tulisan ini menjadi sumber Inspirasi bagi pejuang intelektual di Indonesia di masa itu.

Murba
Tan Malaka kemudian merintis pembentukan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) pada  7 November 1948 di Yogyakarta. Partai ini adalah fusi dari Partai Rakyat, Partai Buruh Merdeka, dan Partai Rakyat Jelata.
Ideologi Partai Murba dinamai Murbaisme, merupakan bentuk formulasi tepat bagi keyakinan politik Tan Malaka. Bingkai Murbaisme adalah revolusi  nasional Indonesia, sedangkan isinya adalah revolusi sosial.
Murbaisme tidak sama dengan komunisme. Murbaisme memiliki ciri khas dalam menuangkan ide-ide nasionalisme yang membedakan dengan komunisme.
Dalam pemikiran Tan Malaka Murbaisme berbeda dengan ideologi Marxisme. Marxisme yang sebenarnya bersifat Internasionalis dan mengedepankan solidaritas kaum buruh sedunia, tanpa dibatasi kebangsaan. Sedangkan Murbaisme memiliki rasa nasionalisme menonjol yang jadi dasar  perjuangan Tan Malaka.
Bagi Tan Malaka revolusi Indonesia memiliki dua sisi, revolusi nasional adalah bingkainya dan revolusi sosial isinya. Revolusi Indonesia tidak cukup hanya pada revolusi politik, tapi hendaknya dilanjutkan dengan persaman-persamaan sosial.
Dalam Murbaisme disadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang selalu percaya akan adanya kekuatan lain diluar dirinya yang menguasai alam serta isinya, dan ini bersifat gaib.
Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia selalu percaya dengan kuasa Adimanusiawi . Dan Tan Malaka beranggapan  masyarakat Indonesia tidak mungkin tidak ber-Tuhan. Pemikiran yang sangat kompleks namun original, mangaku seorang sosialis dan materialis sekaligus ber Tuhan.
Madilog
Madilog adalah Matrialisme, Dialektika, Logika, buku Tan Malaka yang ditulis di gubuk reyotnya di Rawajati, Cililitan, Jakarta. Buku ini diselesaikan dalam waktu 8 bulan, mulai 15 Juli 1942 sampai 30 Maret 1943.
Madilog adalah karya penting Tan Malaka, di samping berkeinginan untuk memberikan kontribusi metode berpikir bagi kaum proletar Indonesia. Juga salah satu bentuk manifestasi perlawanan pada penindasan dari Tan Malaka yang cukup brilian.
Ini bukti kuat betapa terobosan perjuangan Tan Malaka tidak hanya  membebaskan penindasan bangsanya dari penjajahan fisik yang kasat mata, lebih besar dari itu ialah bagaimana melepaskan dari penyakit kolonialisme mental yang akut. Kolonialisme mental itu adalah penyakit feodalisme, yang oleh Tan Malaka disebut berasal dari budaya ketimuran, dan sebagai akar bertahannya sistem penjajahan itu sendiri.
Madilog menyebutkan cara berpikir yang berdasarkan materialisme (berdasarkan kebendaan), dialektika (pertentangan) dan logika (rasionalitas).
Bau harum modernisme memang tampak akrab dengan Madilog, meski (modernisme) juga tidak boleh – seperti pesan Tan Malaka sendiri – dikultuskan. Tentu, karena Madilog bertujuan untuk menghancurkan feodalisme, perspektif modernisme barangkali untuk sementara waktu tepat dijadikan pemicu untuk melakuan pemberantasan terhadap budaya feodalisme.
Tan Malaka menerawang ke masa depan sekaligus menolak cara berpikir dogmatis, yang membuat orang bergerak menjadi ‘tukang hafal’. Inilah mengapa Madilog masih menemukan tempatnya di zaman ini dan mungkin mendatang. Seperti kata Tan Malaka, Madilog ditulis untuk memenuhi minimnya – kalau tidak dikatakan tidak adanya – pandangan hidup (weltanschauung) bangsa Indonesia.
Yang menarik Madilog ditulis dalam orisinalitas pikiran yang murni. Tidak banyak referensi yang digunakan, tapi ada beberapa nama yang berulang-ulang disebut seperti Plekhanov, Hegel, Marx maupun Engels.
Madilog tidak hanya berbicara masalah filsafat sebagai dasar, tapi juga berbicara masalah planet, matahari, bumi, rumus-rumus rumit trigonometri, juga banyak penemuan-penemuan modern yang tidak lepas dari bahasan Madilog. Temuan-temuan modern tersebut tidak hanya dikritik logika pikirnya, melainkan pada saat yang sama dicarikan juga jalan keluarnya.
Logika yang kaku: ya sebagai ya dan tidak sebagai tidak dipertanyakan. Menurut tan Malaka, logika seperti ini harus didialektikakan agar jawaban ya bisa berubah menjadi tidak dan sebaliknya.
Inilah nilai yang paling penting dalam Madilog. Madilog mengajari orang untuk belajar menolak pada setiap kepastian yang sebenarnya tidak pasti. Semuanya harus didialektikakan.
Dialektika, sebagai warisan pemikiran yang paling luhur dari Hegel –meski sudah diadopsi berulang-ulang oleh para pemikir filsafat Yunani kuno, Aristoteles, Heraklitos, Democritus – adalah penolakan terhadap segala bentuk kemapanan.
Tentu karena kemapanan adalah biang kerok dari kekuasaan yang status quo. Apalagi jika semangat kemapanan tersebut berada dalam mentalitas dan pemikiran rakyat. Pada saat yang sama rakyat tentu akan sulit melepaskan diri dari dirinya sendiri. Di sinilah kaum proletar butuh berpikir secara dialektis.
Walau sebagai cara berpikir yang berdasar atas Marxisme, Madilog lebih berat ke arah dialektika yang dirumuskan oleh Marx-Engels, dalam dialektika-materialisme, ketimbang seperti yang diasumsikan Hegel dalam dialektika idealis-nya. Marx-Engels, tidak seperti gurunya, Hegel, yang memaknai dialektika hanya pada pikiran dan melayang di awang-awang.
Marx-Engels mengatakan bahwa dialektika mesti menjelma menjadi gerakan materi yang kongkrit. Di sinilah titik bedanya. Jika dialektika idealis Hegel akrab dan dimonopoli orang-orang yang berkelimpahan (kaum borjuis), dialektika Marx-Engels akrab dengan kaum proletar yang miskin dan ditindas.
Berbagai persuasi menyebutkan bahwa Madilog ini tidak hanya relevan di zaman lampau, tapi juga dalam kekinian. Menurut penulis layak jadi bahan refleksi untuk membangun Indonesia hari ini dan masa yang akan datang.

Gerpolek.
Gerpolek Gerilya, Politik, dan Ekonomi adalah tulisannya di dalam penjara republik di tahun 1948. Ia menentang perang diplomasi yang dijalankan Pemerintahan Soekarno-Hatta.
Perang diplomasi adalah gagasan Sjahrir dalam menghadapi tekanan Imperialis dan kekuatan Belanda. Sjahrir memperhitungkan dukungan internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia — terutama India, Mesir di forum PBB. Sebaliknya Tan Malaka dan Jenderal Soedirman tetap dengan konsep perang semesta — bergerilya.
Dalam konteks kesejarahan: akhir perjuangan perang diplomasi pun dimenangkan, berkat eksistensi Republik Indonesia  karena adanya Tentara Republik Indonesia dan rakyat yang bergerilya di seluruh Indonesia.
Tan Malaka mencemaskan kekalahan demi kekalahan di meja perundingan. Dia yakin sekali berhadapan dengan kolonialis dan imprialis, harus tegas tanpa  perundingan. Dan itulah bibit demokrasi — berbeda pendapat, baik strategis maupun yang bersifat taktis.  Sayang angkara murka mencatat ‘anak kandung revolusi terbunuh dalam proses revolusi itu berlangsung’.
“Sudah terpinggir kita terdesak! Itulah kalimat pertama Kata Pengantar buku GERPOLEK — berisi filosofis sikap pertarungan, dilanjutkan dengan kalimat “Sempitlah sisa ruangan yang tinggal bagi kita dalam hal politik, ekonomi,keuangan dan kemiliteran…”
Tan Malaka merisaukan makin menciutnya wilayah republik, berdirinya berbagai negara boneka. Kaum kapitalis, kolonialis dan imperialis berhasil mengacaukan perekonomian dan keuangan Republik Indonesia. Tan Malaka meradang di dalam penjara Madiun, dan akhirnya merumuskan konsep Gerilya – Politik – dan Ekonomi.
Ia menulis GERPOLEK tanpa dukungan informasi apa pun. Tembok dan jeruji penjara membatasi dirinnya untuk mendapatkan kepustakaan apa pun. ia hanya mengandalkan pengetahuan , ingatan dan semangat kepemimpinan untuk tetap memikirkan kelangsungan kemerdekaaan.
Tan Malaka menganggap Indonesia bertempur hanya dalam periode 17 Agustus 1945 sampai 17 Maret 1946. Sejak penangkapan tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan, organisasi Tan Malaka tidak mengenal kompromi dengan kekuatan Kolonialisme dan Imperialisme. Ia tidak menyetujui perundingan dengan lawan. Ia menganggap berunding adalah sikap mengorbankan kedaulatan, kemerdekaaan, daerah perekonomian dan penduduk. Musuh harus dikikis sampai tuntas 100 persen.
Untuk menghadapi kerugian dan titik lemah alternatif perjuangan diplomatis, Tan Malaka tetap mengandalkan kekuatan perang gerilya. Gerpolek bersenjatakan Sang Gerilya untuk menghancurkan apa saja, siapa saja yang memusuhi Proklamasi Kemerdekaan.
Dalam tulisan ini pula, Tan Malaka menyatakan sikap tentang politik dan ekonomi. Ada paragraf yang mencerminkan kedalaman pemikiran Tan Malaka.
“Baru apabila para wakil rakyat dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan yang demokratis (umum, langsung dan rahasia), baru apabila para wakil rakyat yang sesungguhnya itu memegang pemerintah Indonesia, di samping adanya kurang lebih 60 persen kebun, pabrik, tambang, pengangkutan dan bank modern di tangan rakyat Indonesia, barulah Revolusi Nasional ada artinya dan ada jaminannya bagi Murba Indonesia…” Sepuluh tahun kemudian, pada 1958, Indonesia melakukan nasionalisasi perkebunan dan aset Belanda.
Begitulah kira-kira sikap Tan malaka. Buat dia saat itu, ekonomi Indonesia tidak cukup diobati tapi harus dilakukan pembedahan. Dalam pemikirannya, perekonomian Rakyat Indonesia baru dapat diselenggarakan dalam Republik yang merdeka, sekurangnya memiliki dan menguasai 60% produksi, distribusi, upah, ekspor dan impor. “Negara yang hidup meminjam pasti menjadi hamba peminjam,” katanya saat itu.

Ciri pemikiran
Ciri khas pemikiran dan gagasan Tan Malaka ialah dibentuk  dengan berpikir ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan, bersifat Indonesia-sentris, futuristik alias memprediksi kedepan, terakhir orisinal, madiri, konsekuen, dan konsisten.
Ciri berpikir sistematis inilah yang akan menjadi obor untuk mengubah Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya.
Bagi yang pernah membaca karya-karya Tan Malaka dan memaknai pemikiran dan gagasan, melihat situasi dan mencermati kondisi yang berkembang, maka karya Tan Malaka bisa menjadi bahan pembanding. Terutama bagi generasi muda dan pemimpin bangsa yang menerima tongkat estafet pembagunan untuk mengisi kemerdekaan.
Seorang sejarawan Belanda DR Harry  A Poeze mengatakan Tan Malaka adalah Che Guvara Asia yang berani menantang dominasi ekonomi barat. Sayang pemikiran Tan Malaka yang banyak terbukti benar, tak begitu dikenal generasi muda. Pun di kalangan politikus dan ekonom yang mungkin tidak tahu atau sengaja tidak menahukan.
Seperti kelanjutan nasibnya, nasib sang pejuang kemerdekaan yang tidak banyak diketahui. Akhir hidupnya tersapu kabut misteri. Kuburnya pun sampai sekarang tidak diketahui. ***

By:Irwan Wisanggeni Ress Publica Institute

“Pajak adalah apa yang kita bayar guna memperoleh masyarakat yang beradab.”

-Inskripsi pada gedung Kantor Pelayanan Pajak,Washington,DC

Pemerintah di dunia telah melakukan pemungutan pajak semenjak adanya peradaban bahkan pajak telah sering menimbulkan kesalahan dan kadang memicu pemberotakan.Orang Inggris zaman dahulu yang memerangi orang Romawi mengatakan ,”Jauh lebih baik dibantai dari pada hidup dibebani pajak!”Di Perancis,kebencian terhadap gabelle(pajak garam)turut memicu Revolusi Prancis,masa manakala para pemungut pajak dipancung dengan guillotine.Pemberontakan disebabkan pajak juga berperan dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat melawan Inggris.

Tidak heran kekesalan terhadap pajak terus ada hingga hari ini.Para pakar perpajakan dunia mengatakan bahwa sistem perpajakan dinegara-negara berkembang sering kali tidak efisien dan tidak adil.Penelitian menjelaskan ada  sebuah negeri di Afrika yang jatuh miskin  yang memiliki,lebih dari 300 pajak setempat,yang mustahil dikelola bahkan oleh pegawai yang paling cakap sekalipun,Pemungutan dan mekanisme pemantauan tidak ada dan tidak diterapkan dan ini menimbulkan peluang untuk penyalahgunaan.

Salah satu perbedaan negara berkembang dan negara maju , bahwa negara maju mensubsidi para petani sedangkan negara berkembang memajaki para petani.Di Afrika Selatan pernah terjadi kekesalan terhadap pajak sewaktu pemerintah memberlakukan pajak tanah pada petani.Para petani kesal dan menuntut ke pengadilan.

Bagaimana dengan masyarakat Indonesia,apakah kesal dalam membayar pajak?penulis mencoba mengurai beberapa faktor mengapa masyarakat Indonesia pun kesal terhadap pajak.

Cepat Berubah dan Rumit.

Setiap ingin digulirkanya peraturan pajak yang baru ,para legislator mencoba menutup kemungkinan adanya celah hukum pajak.Karena uang yang jumlahnya sangat besar sedang dipertaruhkan,tapi nampak  jelas hukum perpajakan men- jadi cendrung rumit dan sangat teknis.

Dinamisnya perubahan  peraturan pajak yang diatur dalam PER(Peraturan),SE(Surat Edaran),KEP(Keputusan Menteri) membuat Wajib Pajak kesulitan  dalam melakukan kewajiban perpajakanya,contoh mengenai tarip pajak PPh Badan yang di atur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan yang berubah dari tahun ketahun,tahun 2009 baru berubah ,tahun 2010 sudah berubah lagi.Dengan alasan klasik mengikuti perkembangan dunia bisnis.

Formulir-formulir pajak sering kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan hukum perpajakan yang berubah dengan dinamis sehingga ini menyulitkan pengisiannya bagi wajib pajak,ambil contoh di Indonesia Formulir Surat Pemberitahuaan Masa PPN 1107 (untuk data elektronik) dan 1108 (untuk data manual)yang baru berlaku beberapa tahun berubah dengan cepat menjadi 1111,padahal formulir  1107  dan 1108 baru lancar di gunakan dan dipakai oleh Wajib Pajak.

Hal ini bukan hanya terjadi di Indonsia tapi juga di Amerika Serikat,Kantor Penelitian Kebijakan Perpajakan dari Univesity of Michigan melaporkan,”Setiap tahun para wajib pajak AS menghabiskan lebih dari tiga milar jam untuk mengisi formulir pajak penghasilan mereka …Secara keseluruhan,jumlah waktu dan uang yang digunakan  oleh wajib pajak Amerika Serikat mencapai 100 miliar dolar setiap tahun,atau sekitar 10% dari pajak yang terkumpul.Sebagian besar biaya kepatuhan ini dikarenakan kerumitan hukum pajak.”

Penulis juga mengamati sebagian besar ketidakpatuhan wajib pajak timbul dari kesulitan dengan hukum dan prosedur,bukan pengelapan yang disengaja.

Korup

Memang pemerintah membutuhkan uang yang sangat banyak untuk mengelola dan menyediakan pelayanan  kepada masyarakat yang diperlukan.tapi sayangnya ketika sumber penerimaan negara dari sektor pajak masuk lemahnya pengawasan menjadi dasar kebocoran di setiap instansi pemerintah khususnya di Ditjen Pajak.

Korupsi di bidang perpajakan merugikan negara sangat mengerikan dan mengkawatirkan karena pada tahun 2010,target penerimaan pajak sebesar Rp 733,24 triliun,dengan volume APBN Perubahan tahun 2010 Rp1.047,6 triliun.Jadi pajak menyumbang sekitar 70% dari APBN,Jika 30 % saja jumlah diatas dikorupsi maka kerugian negara mencapai Rp 240.Triliun.
(Bambang Wijoyanto,Kompas).

Beberapa contoh kasus aparat pajak yang terkena kasus korupsi seperti kasus Gayus Tambunan yang hanya golongan III Ditjen Pajak bisa mengkorupsi Rp 28 miliar,Kasus Bahasyim Assifie mantan Inspektur Bidang Kinerja dan kelembagaan Bappenas yang semula adalah mantan pejabat eselon II Ditjen Pajak dengan jabatan Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak VII Direktorat Jendral Pajak,juga diduga melakukan korupsi Rp 64 miliar.

Baru-baru ini anggota Panitia Kerja Perpajakan DPR Bambang Susatyo mengungkapkan kecurigaaan atas pencairan restitusi Pajak Pertambahan Nilai(PPN) perusahaan Sawit PT Wilmar Internasional Group dengan angka yang luar biasa Rp3,6 triliun.

Penulis berangapan bahwa korupsi di tubuh Direktorat Jendral Pajak membuat masyarakat kesal dalam membayar pajaknya seperti dikatakan buku The Decline(and Fall) of Income Tax,”Sungguh menyedihkan,para pejabat tinggi kita,para presiden kita,juga sama sekali bukan model yang sempurna dalam menggugah warga negaranya untuk menaati hukum perpajakan.”

Kontra Prestasi.

Memang secara teori, pajak adalah iuran berupa uang uang dari rakyat pada negara berdasarkan undang-undang tanpa kontra prestasi langsung yang digunakan untuk membiayai negara dan pajak sebagai alat untuk mengatur tatanan sosio ekonomi.

Tapi dalam kenyataan masyarakat dalam membayar pajak ingin merasakan dan menikmati hasilnya secara nyata misalnya untuk di Jakarta masyarakat ingin merasakan bebas dari kemacetan lalu lintas dan banjir tapi hal ini tidak dirasakan langsung sehingga memicu keengganan masyarakat dalam membayar pajak.

Disebuah pabrik yang membayar pajak belasan juta per bulan dan sudah dilakukan hampir 20 tahun tapi didepan pabrik tersebut jalan rusak dan berlubang sebesar kubangan kerbau dan ini berlangsung selama belasan tahun hingga kini.Hal seperti ini yang membuat wajib pajak merasa kecewa atas pajak yang mereka bayar.

Penulis juga melihat dengan terjadinya krisis ekonomi disektor usaha tertentu,pemerintah sesuai dengan asas Convienence of Payment atau asas kenyamanan membayar pajak semestinya, pemerintah memungut pajak disaat yang tidak menyulitkan wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.Atas dasar ini,negara tentunya tidak boleh memaksakan beban pajak yang dapat memberatkan Wajib Pajak dan dapat mematikan sumber penghasilan Wajib Pajak.

Kelonggaran pembayaran pajak ini merupakan hak wajib pajak,Hal inipun telah ditulis dalam ketentuan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan(UU KUP).

Secara umum kita mengakui bahwa pemerintah membutuhkan pajak dari masyarakat dan masyarakat tidak keberatan untuk memenuhi kewajiban ini.Akan tetapi seperti kata pribahasa seorang gembala yang baik seharusnya “memangkas”  bulu ternaknya bukan “mengulitinya.”

Atas ini semua pemerintah perlu memberikan pelayanan dan memberi kesan positif di mata rakyat agar masyarakat menjadi nyaman dalam membayar pajak dan tidak merasa “dikuliti.”

Forum Media Indonesia 10-2-2011

”The People must know their History”(rakyat mesti tahu sejarahnya) ,Maxim Gorky

6 Februari 2011 mendatang,merupakan hari kelahiran Pramoedya Anantatoer yang ke 85 tahun, sastrawan garda depan Indonesia ,si- Albert Camus-nya Indonesia ,julukan Pram dari The San Fransisco Chronicle.
Ada perasaan kehilangan yang besar dari dunia sastra Indonesia atas kepergian Pram ini,mau tidak mau suka atau tidak suka Pram banyak menyumbang karya sastra dan pemikiran-pemikiranya tetap hidup dikalangan penggemar sastra dan pencinta demokrasi di era sekarang ini.
Dikesempatan ini penulis ingin membuat kajian untuk melihat pemikiran-pemikiran Pram secara mendalam dengan membedah beberapa karya sastra Pram dan juga komentar Pram tentang situasi bangsanya.

Realisme Sosialis

Realisme sosialis lahir sebagai penerus dari seni kritis yang tertutama merupakan bentuk baru dari tradisi realisme yang berkembang di Eropa.Realisme klasik dalam catatan George Lukacs ,muncul atas “membuyarnya awan misitisme ,yang mengelilingi fenomena sastra dengan warna dan kehangatan puitik serta merupakan atmosfer yang akrab dan menarik di sekitarnya,
Karya Pram menyatu dalam aliran Realisme Sosialis .Bagi Pram salah satu watak realisme sosialis adalah “terutama memberanikan rakyat untuk melakukan orientasi terhadap sejarahnya sendiri”.
Pengaruh realisme sosialis jelas bukan sesuatu yang mengada-ngada ,sebab Pram sendri kerap kali mengungkapakan antusiasme terhadap aliran ini.sebagai bukti Pram pernah menulis makalahnya dalam kesempatan memberikan saran sebuah seminar di Fakultas sastra Universitas Indonesia pada tanggal 26 Januari 1963 dengan judul Relisme Sosialis dan Sastra Indonesia .Selain oleh Pram ,klaim realisme sosialis juga digunakan oleh Lembaga Kebuadayaan Rakyat (Lekra) tempat dimana Pram duduk sebagai anggota Pleno di sana.
Dalam tradisi seni sastra,kelahiran realisme sosialis sebagai aliran seni agak sulit ditentukan waktunya secara pasti .Akan tetapi ,menurut Pram ,realisme sosialis diperkirakan muncul sekitar tahun 1905.Dalam hal ini Maxim Gorky adalah pengarang yeng sering dianggap pelopor dan pendiri realisme sosialis.
Karya Pram banyak di pengaruhi oleh Maxim Gorky bapak relisme sosialis.Sebut saja karya terbesar Pram –tetralogi Karya Buru meliputi Bumi Manusia,Anak Semua Bangsa,Jejak Langkah dan Rumah Kaca,ditulis dengan latar belakang sejarah yang kuat zaman pergerakan nasional Indonesia kurun waktu 1898-1918.Dalam roman Arus Balik ,Pram juga melakukan rekam sejarah sekitar abad ke 16 mengenai masuknya Islam ke tanah Jawa .Kegandrungan Pram terhadap sejarah dipengaruhi oleh teori sederhana Maxim Gorky;”The People must know their History”(rakyat mesti tahu sejarahnya) karena bagi Pram realisme sosial adalah menggali nilai-nilai luhur dari sejarah dan membuang keburukan ,mengambil yang benar .

Pesan Moral
Karya Pram jika dikaji arahnya pada pencitraan revolusi Indonesia.Pram dalam novel-novelnya memiliki gaya penguasaan bahasa dan keaslian dari imajinisasi yang mentransformasikan kekuatan Revolusi.
Bila diurai pesan-pesan (masage) dalam novel-novelnya kita akan menjumpai soal penindasan terhadap nilai-nilai kemanusian,semua tersajikan dalam bentuk pertanyaan ,renungan dan percakapan.
Dalam kisah “Bumi Manusia” dapat disimak bagaimana kaum Eropa (Belanda) memandang rendah bumi putera (pribumi) Nampak jelas dalam percakapan dalam novel tersebut antara tuan Mellema yang keturunan Belanda dan kayaraya ,sangat memandang rendah tokoh Minke yang berasal dari kaum pribumi ,nampak dalam percakapan tuan Mellema berkata pada Minke ;”Siapa ,kasih kowe ijin datang kemari,monyet”…”Kowe kira kalau sudah pake pakean Eropa,bersama orang Eropa,bisa sedikit bahasa Belanda lantas jadi Eropa !”(Toer ,1980:37) dari sepenggal percakapan ini jelas tergambar adanya pesan moral bagaimana perbedaan ekstrem antara kelas atas dengan kelas bawah .Situasi ini masih relevan ditengah kita dewasa ini.Jurang pemisah antara yang berpunya dan tak berpunya begitu dalam karena status sosial yang menjadi pemicu ini semua.
Nilai lain dalam karya-karya Pram adalah pesan moral ,kekerasan kepada manusia.keinginan dan ambisius acapkali mendorong kebradaan kemanusiaan sehingga orang lupa dengan norma kekerasan ini direfleksikan dalam novel “Gadis Pantai” dimana kekerasan dalam bentuk verbal yang merendahkan dimunculkan disana,”Kusir melompat dengan segera menghadap sebelum sempat dekat gadis pantai ,ia dengan suara lain mendesis ,dasar perempuan kampungan!”(Toer ,2000:126).Gadis pantai yang merupakan orang pesisir pantai direndahkan derajat kemanusianya dengan kata-kata penghinaan.
Pesan lain yang dimunculkan Pram ,penghisapan manusia atas manusia istilah yang dipakai oleh Pram untuk menjelaskan bentuk penindasan yang diciptakan secara sistemik.nampak dalam buku karyanya kisah tempat dia ditahan di Pulau Buru , judul buku nya “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu” ,Pram menggambarkan bagaimana bentuk kekerasan dan penindasan muncul di kamp tawanan PKI untuk narapidana politik ,kehidupan para tahanan mengalami tekanan psikis dan fisik.Jika salah para tahanan dipukuli sipir bahkan Pram pernah dipukul dengan popor senapan hingga pendengaranya tuli.Hasil ternak yang dipelihara tahanan hasilnya di jarah sipir seenaknya ,Pram sebagai salah satu tawanan disana tidak boleh melakukan aktifitas menulis hanya bisa bercocok tanam dan berternak.Hanya dengan semangat hidup dan mempertahan diri yang kuat yang bisa hidup dalam situasi tahanan yang menyiksa.Pram melukiskanya dengan sempurna potret kehidupan narapidana disana,pesan moral yang bagus untuk tidak meyerah dalam bentuk penindasan sekeras apapun.

Indonesia dan Pemuda
Kecintaan Pram kepada rakyat kecil tidak pernah luntur atau hilang,seperti yang mencuat dalam karya-karyanya dimana tokoh-tokohnya yang notabene rakyat kecil,berusaha melawan tekanan yang menghimpit
Menurut Pram ,meskipun kekayaan alam yang dimiliki sangat melimpah ,namun Indonesia tidak bisa menjadi negara yang kuat dan tetap diinjak-diinjak pihak asing.Hal ini disebabkan budaya bangsa ini terkebelakang,”Budaya kita itu bangga memakai produk asing hasil utang.Contohnya,kita senang memakai mobil mewah buatan luar negeri dan bangga dikatakan makmur,Padahal ,kenyataanya kita itu miskin ,karena yang kita pakai itu produk utang,bukan buatan sendiri,”ujarnya.
Ketika sakit dan dalam situasi beberapa kali koma,Pram dibisiki mantan ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang kalah itu sudah menjadi politisi di PDIP,”Jangan pergi Bung Pram ,Indonesia masih membutuhkan Bung,”Pram menjawab dengan berguman keras tampa arti dan tangan terkepal keatas seolah-olah mengisyaratkan “Saya mau dan saya akan terus berjuang untuk Indonesia”.
Minat Pram terhadap generasi muda juga nampak dimana Pram mengatakan “Mahkota sebuah bangsa adalah pemuda,dan sepanjang segala zaman pemuda yang menoreh pada perubahan sejarah”, kata –kata ini yang selalu diucapkan ketika beliau didiminta untuk berorasi didepan pemuda-pemuda. Rumah Pram di Bojong Gede Jawa Barat selalu dikunjungi dari kalangan pemuda dan mereka senang berdiskusi denganya.
Pemikiran-pemikiran Pram dikalangan pemuda aktivis pro rakyat selalu menjadi roh penyemangat untuk melakukan pergerakan.Bahkan ketika buku-buku karangan Pram dilarang para pemuda dan aktivis dikampus disekitar tahun 1980a-n,membaca dan memperbanyak secara sembunyi-sembunyi lalu mendiskusikan untuk dijadikan bahan bakar melakukan perlawanan terhadap rezim korup di zaman Orba.
Semasa hidup Pram yang lahir di Blora tahun 1925 ini mendapatkan penghargaan dari seantero dunia ,penghargaan yang didapat Pram seperti Freedom Write Award (PEN)-Wertheim Award-ramon Magsaysay award-Unesco Madanjeet Singt Price New York Foundation For The Art Award-Fukota Cultural Grand Prize –Doktor Humane Latter dari Michigan University.Ironis di negeri yang ia sayangi sampai akhir hayatnya ,ia tidak pernah mendapatkan segelintir penghargaan apapun.
Lebih mengherankan ketika zaman Orba buku-buku Pram dilarang ,dipandang sebelah mata oleh pemerintah yang tidak menyukainya tapi di Malaysia dan Singapura buku-buku Pram menjadi bacaan wajib murid SMA .
Tanggal 30-April-2006 kala itu seingat penulis langit di Jakarta sepanjang Minggu siang mendung dan sekali-kali guntur bergemuruh diangkasa seakan berduka atas kepergian sastrawan besar Indonesia yang sangat saya hormati.Warisan pemikiran Pram akan terus menarik dan penad (relevan) tidak lekang dimakan waktu,tulisan-tulisan Pram terus menjadi kajian menarik buat pemuda-pemuda pecinta demokrasi dan sastra di tanah air,akan ada Pramudya-Pramudya ,Pramis-Pramis baru yang akan terus melanjutkan cita-cita Bung Pram ,Pram menamakan pemikiranya Pramis,tidurlah dalam damai Bung Pram.

SENSUS 2010 menunjukan jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238 juta jiwa. Meningkat signifikan dibandingkan dengan satu dekade lalu yang menunjukan angka 205 juta jiwa.

Pertanyaannya, akankah jumlah penduduk berdampak serius pada kehidupan politik, ekonomi maupun sosial sebuah negara?

Teori Malthus

Mari kita lihat teori Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris yang menerbitkan satu buku tipis tapi berpengaruh pada 1798, berjudul An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society.

Dalam esai orisinalnya, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk sangat kaku. Dia awalnya beranggapan, penduduk cenderung tumbuh secara deret ukur (misalnya dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya), sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara deret hitung (misalnya, dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya).

Kemudian Malthus menjabarkan pemikirannya dengan lebih sederhana, bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampui pertumbuhan persediaan makanan. Karena itu, Malthus berkesimpulan kuantitas manusia akan merosot ke dalam rawa kemiskinan alias berada ditubir kelaparan.

Dia berpandangan, dalam jangka panjang tidak akan ada kemajuan teknologi yang dapat mengalihkan keadaan itu, karena kenaikan suplai makanan terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk tak terbatas. Intinya, bumi tak mampu memproduksi makanan untuk menjaga eksistensi manusia.

Apakah teori Malthus terbukti benar? Latar dari penulisan Malthus ialah Revolusi Industri yang sedang berkumandang di Inggris Raya pada abad 18.

Saat itu sedang terjadi transformasi mendasar di bidang pertanian, industri manufaktur, pertambangan, dan transportasi yang berdampak luar biasa pada kehidupan sosial Inggris dan meluas ke negeri-negeri Eropa.

Saat itu Malthus tidak memasukan varibel terobosan inovasi teknologi pertanian, sehingga hasil pangan dapat terpenuhi walaupun terjadi ledakan penduduk.

Teknologi pertanian, peningkatan mutu bibit unggul, perbaikan sistem irigasi, serta teknik penyuburan tanah dengan berbagai teknik mengalami peningkatan yang dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Itu semua tentunya seiring dengan pertambahan pasokan pekerja yang jumlahnya bertambah signifikan.

Meski demikian ramalan (teori) Malthus yang lebih sering dikenal dengan istilah Jebakan Malthus atau The Malthusian Trap tetap memunculkan kekhawatiran.

Kekhawatiran

Indonesia belakangan khawatir dengan kemungkinan terjadi baby boom. Program keluarga berencana pun kembali digalakkan, karena pertumbuhan 1,3% penduduk yang sekarang dicapai berarti penambahan sekitar 3,5 juta orang pertahunnya. Itu berarti pertumbuhan penduduk Indonesia hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura.

Angka itu tentu mencemaskan. Namun, Indonesia pada dasarnya berhasil menekan laju pertumbuhan penduduknya. Dari 2,3 persen pertahun pada 1971-1980 menjadi 1,4 persen di dekade 1980-2000, dan kini diperkirakan menurun lagi menjadi 1,3 persen 2005-2010.

Data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan, angka kesuburan wanita usia produktif (total fertility rate) turun dari 5,61 persen pada tahun 1971 menjadi 2,35 pada 2007. Bahkan menurut statistik BPS, total fertility rate Indonesia sudah lebih rendah dari angka tersebut, tidak sampai 2,2.

Itu berarti jika mengacu pada pendapat para ahli, total fertility rate yang bisa menjaga stabilitas kependudukan hanya tinggal menurunkan 1 poin menjadi 2,1.

Kepala BKKBN Sugiri Syarief pernah mengeluarkan pernyataan, idealnya jika Indonesia ingin memacu maksimal pertumbuhan ekonomi hingga 10 persen pertahun, pertumbuhan penduduk harus di bawah 1 persen per tahun.

Jika tidak, maka kekhawatiran atas kejar-mengejar antara jumlah penduduk dan ketahanan pangan tetap akan terjadi. Paling tidak itulah yang pernah disiratkan Wakil Presiden Boediono. Lalu, apakah kekhawatiran Wapres soal peningkatan penduduk beralasan?.

Pendidikan dan Kesehatan

Menurut penulis, kekhawatiran Wakil Presiden Boediono tidak terlalu beralasan. Tetapi bahwa di balik pertumbuhan penduduk ada sesuatu yang harus dibuat oleh pemerintah, jawabannya adalah iya.

Pertanyaannya, bagaimana pemerintah bisa membalik keadaan, dengan menjadikan pertambahan penduduk menjadi suatu kekuatan bukan sebaliknya. Caranya tentu dengan meningkatkan kualitas penduduk dan memberdayakan mereka secara ekonomi.

Sambil menggenjot kualitas SDM, program semacam Keluarga Berencana terus dilanjutkan. Kenyataannya, saat ini banyak negara yang jumlah penduduknya terus berkurang. Pemerintahnya menjadi panik, karena warganya sudah tidak mau lagi mempunyai anak.

Ke depan jika berbagai program pengetatan penduduk berhasil, maka diprediksi paling banyak satu keluarga mempunyai dua anak. Meski demikian, jumlah penduduk di dunia jelas akan terus tumbuh. Positifnya, penduduk yang banyak bisa menjadi modal utama bagi pembangunan suatu negara. Tetapi tentu saja diperlukan penduduk yang terdidik, sehat dan memiliki skill, sehingga dapat dijadikan capital investment untuk tonggak penopang yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Jadi menurut penulis, pendidikan dan kesehatan merupakan hal utama dalam menciptakan penduduk yang dapat berkonstribusi terhadap jalannya pembangunan dan produtivitas nasional.

Atas dasar ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan memfasilitasi penduduknya agar mendapat pendidikan yang hasilnya bergaris lurus dengan penguasaan teknologi dan keterampilan teknis yang digunakan di lapangan pekerjaan.

Tanggung jawab lainnya ialah menyediakan fasilitas kesehatan memadai berupa rumah sakit, obat-obatan dan tenaga medis.

Dua faktor inilah yang bisa dijadikan senjata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi kekuatan bukan beban dan bahaya yang selalu dirisaukan.

Jika itu dilaksanakan dan pemerintah terus menjaga laju pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana (KB), maka ledakan penduduk dapat dilihat dari kacamata positif.

Indonesia bisa bercermin kepada negara-negara seperti China dan Jepang yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan bergantung pada kualitas penduduk, walaupun sumber daya alam mereka terbatas.

Pertumbuahan penduduk yang dikolaborasikan dengan kebijakan ekonomi yang bagus dan terus berjalan seiring dengan derap infrastruktur maupun kemajuan teknologi, dipastikan akan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi. Akhirnya, ‘hantu’ ledakan penduduk tidak akan selalu menjadi momok menakutkan.

Irwan  Wisanggeni

Ress Publica Institute

ilustrasi:maryboonegallery.com