Ekonomi Pedagang Kaki Lima dan Kasus Century

Koran Tempo Selasa, 18 Mei 2010

Irwan Wisanggeni, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta


ARUS utama konsep pembangunan yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting telah menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi berbasis kerakyatan. Alih-alih menciptakan kebijakan pro-rakyat kecil, pemerintah malah mengeluarkan regulasi-regulasi yang menguntungkan industrialisasi dan konglomerasi. Contoh paling gres, gelontoran uang untuk menyelamatkan Bank Century.

Bila ditelisik lebih dalam, konsep pembangunan ekonomi industrialisasi dan modernisasi, selain menciptakan berbagai kemajuan, melahirkan proses marginalisasi. Krisis moneter 12 tahun silam hendaknya menjadi pelajaran berharga, betapa sistem ekonomi harus memiliki fondasi kuat agar tahan banting. Industrialisasi bercorak kapitalistik tidak harus menjadi domain. Masih banyak model ekonomi yang bisa digali dan lebih resistan jika terjadi guncangan. Ekonomi berbasis kerakyatan perlu mendapat perhatian. Ironisnya, sektor ekonomi mikro malah kurang mendapat perhatian.

Contoh konkret adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang usaha kecil yang sebenarnya memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda ekonomi. Sampai sekarang nasib mereka kurang terperhatikan. Padahal data menunjukkan keberadaan mereka menjadi sumber pendapatan pajak negara yang terbilang besar.

Krisis ekonomi 1998 bisa terlampaui juga karena keberadaan para pedagang kecil. Mereka tetap bertahan hidup tanpa bantuan pemerintah, yang justru sibuk mengurusi industri-industri besar yang nyaris kolaps. Pengusaha besar mendapat fasilitas besar, sementara usaha kecil seperti dianaktirikan.

Dalam kasus Bank Century tampak jelas sikap tersebut. Bagaimana dana talangan (bailout) dengan begitu mudah dikucurkan, sementara para pedagang kaki lima, yang menjadi salah satu senjata penyelamat krisis, harus jungkir balik mencari modal.

Penulis mencoba mengurai semua kontribusi yang diberikan PKL dan usaha mikro dalam menggerakkan roda perekonomian nasional sekaligus memberikan dorongan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sektor ini mengingat perannya yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Kekuatan ekonomi

PKL sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja bukan sekadar omong kosong. Sudah terbukti, saat krisis ekonomi 1997 sampai 1999, keberadaan merekalah yang membuat perekonomian rakyat tetap berjalan. Perekonomian rakyat bisa bergerak bukan disebabkan oleh kehebatan pemikiran para menteri serta pebisnis kakap dan para konglomerat yang selalu dimanjakan dengan pinjaman-pinjaman dari bank. Para PKL hidup karena begitulah cara mempertahankan penghasilan agar bisa tetap memberi makan keluarga. Meski tanpa fasilitas, mereka menjadi pahlawan yang bisa tetap menggerakkan ekonomi rakyat.

Jumlah PKL, berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar seIndonesia (Asppsi), sekitar 11 juta orang. Mari kita hitung secara kasar. Jika setiap PKL menyerap dua tenaga kerja, PKL telah membuka lapangan pekerjaan setidaknya untuk 22 juta orang. Jumlah yang fantastis.

Pengusaha-pengusaha yang banyak mendapatkan kemudahan pinjaman saja tidak mampu menyiapkan lapangan pekerjaan sebanyak itu. PT Astra Internasional Tbk hanya memiliki karyawan lebih dari 10 ribu orang, sedangkan PT Bank Central Asia 20 ribu lebih.

Jadi jelas sumbangan lapangan pekerjaan dari PKL sangat signifikan. PKL menyerap tenaga kerja yang tidak terdidik yang jumlahnya di Indonesia masih luar biasa besar. Juga tenaga terdidik yang memilih dan mungkin terpaksa bergelut di usaha kecil karena tidak mendapat pekerjaan sesuai dengan bidang sekolah atau keinginan.

Ikhwan Asirin, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, pernah menyatakan, “Mereka harus dihargai karena perjuangan mereka yang luar biasa. Tidak pernah meminta permodalan dari pemerintahan maupun perbankan, akan tetapi bisa tetap survive.”

Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata adalah 6 persen per tahun dan jika diasumsikan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 200 ribu tenaga kerja, dalam satu tahun ada 1,2 juta tenaga kerja yang terserap. Maka jelas setiap tahun PKL yang sering terkena penggusuran itu berperan besar menyediakan lapangan pekerjaan. Jumlah angka tenaga kerja yang terserap dari PKL jauh melampaui angka tenaga kerja yang tersedia berdasarkan pertumbuhan ekonomi setiap tahun yang sebesar 6 persen itu.

Selanjutnya, mari kita tengok dari aspek pajak. Data menunjukkan, PKL memberi sumbangan pajak yang tak bisa diabaikan. Jika kita rata-ratakan di seluruh Indonesia, PKL beromzet Rp 100 ribu per hari, kemudian dikalikan dengan jumlah PKL 11 juta, maka jumlah pajaknya Rp 1,1 triliun per hari. Itu dihitung dari barang yang dijual yang di dalamnya sudah melekat pajak sebesar 10 persen.

Ironis

Tapi, ironisnya, para ekonom Indonesia lebih senang berkutat dalam polemik makro tentang sistem ekonomi neoliberal dan sistem ekonomi kerakyatan. Sementara itu, perdebatan tentang nasib PKL tidak menarik. Padahal bantuan yang diinginkan para PKL sederhana saja: beri kemudahan pinjaman ke bank untuk tambahan modal dengan suku bunga yang ringan.

Di lapangan, betapa sulitnya PKL maupun pedagang kecil lainnya meminjam uang ke bank. Perlu agunan BPKB sepeda motor atau surat tanah. KTP jelas tidak berlaku sebagai agunan. Bandingkan dengan langkah Bank Indonesia untuk menyelamatkan Bank Century yang dengan mudahnya menggelontorkan dana sebesar Rp 6,7 triliun.

Sejak Indonesia merdeka, belum ada ekonom yang kiprahnya seperti Muhamad Yunus dari Bangladesh, penerima Nobel Peace Prize dengan program-program Grameen Banknya. Di mana outstanding kredit untuk usaha kecil sejumlah US$ 500,67 juta dengan tingkat pengembalian pinjaman 98,4 persen. Jelas pengusaha kecil bisa lebih bertanggung jawab atas pinjamannya dan bankable. Tapi, yang terpenting, cara seperti ini bermanfaat menyejahterakan rakyat, membantu pe dagang kecil sekelas PKL untuk lebih mudah berusaha. Jangan hanya pedagang atau pengusaha besar yang diberi pinjaman, padahal kebanyakan melahirkan skandal keuangan, seperti kasus Bank Century.

Menurut penulis, mulai sekarang pemerintah dapat membuat program-program pinjaman bank perkreditan rakyat untuk usaha kecil yang tidak perlu agunan. Tepati janji Ketika musim kampanye menjelang Pemilihan Umum 2009, calon pemimpin negeri ini dalam kampanyenya dengan gagah mengatakan,”Saya pengagum Bung Karno, saya bukan neolib.”Tapi, setelah memerintah, pembelaan terhadap ekonomi kerakyatan tidak terbukti.

Coba lihat apa yang terjadi dengan pedagang-pedagang grosir besar yang merambah dengan cepat, seperti minimarket dan supermarket raksasa. Usaha mereka berdiri sampai ke pelosok dan menyedot konsumen dari pedagang kecil. Warung-warung dan pasar tradisional semakin memudar.

Tidak mengherankan jika angka orang miskin semakin banyak. Sesuai dengan teori Maslow, mereka yang miskin seperti di Indonesia ditaksir bisa melebihi angka 60 persen (jika asumsi standarnya dengan pendapatan US$ 2 per hari). Tujuan negara modern esensinya, menurut penulis, adalah sama, yaitu membuat rakyatnya sejahtera. Pancasila pada sila kelima juga dengan jelas mencantumkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai dasar dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi.

Sila kelima ini sangat dihafal oleh kita dan pembuat kebijakan di negeri ini. Selalu diajarkan saat di sekolah dasar. Tapi, dalam realitas keseharian, sila ini banyak dilupakan, terutama saat para ekonom dan politikus pembuat kebijakan ekonomi.

Adam Smith, bapak ekonomi klasik di abad ke 18, mengatakan,”Tidak ada masyarakat yang tidak bisa makmur dan bahagia kalau sebagian besar anggotanya miskin dan sengsara.” Atas dasar inilah pemerintah, khususnya lewat bank-bank (lembaga keuangan), perlu memberikan kemudahan pinjaman modal kerja untuk PKL dan pedagang kecil jenis lainnya. Jangan hanya terfokus pada pengucuran bantuan untuk bank-bank yang sakit, yang hanya memunculkan skandal, seperti kasus Bank Century. ***

About these ads

2 Komentar

  1. Muanteb nih artikel nya…

    • perlu kajian lebih mendalam lagi kawan ..agar org BI tergugah membuat sistem perbankan yg pro rakyat


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.