Kelakar dan Mimpi Prof Sofyan S Harahap

*** Irwan Wisanggeni, Majalah News Letters FE Usakti April 2012

Telepon pagi hari ini begitu mengagetkan saya, seorang civitas akademi FE Usakti, mengatakan kepada saya ” Bang, Profesor Sofyan meninggal.” Saya langsung terdiam dan menengadah kelangit-langit. Pikiran saya menerawang, merenungi kepergian mendadak Sang Profesor.
Disaat itu saya teringat kata-kata Pramudya Anantatoer sehubungan dengan “pemikiran dan sepak terjang seseorang”, Pram mengatakan ” Pemikiran dan Sepak Terjang seseorang akan tetap hidup walau dia sudah mati”, apa benar ucapan ini?. Setelah saya renungkan mungkin ada benarnya kata-kata Pram.

Kenangan para mahasiswa yang pernah diajar oleh Profesor Sofian S Harahap pasti terus melekat. Pemikiran-pemikirannya yang menerebos sanubari dan penad. Saya secara pribadi jika bertemu dengan beliau selalu ingin bertanya, beliau selalu berkata ” Mana tulisan kau untuk majalah FE Usakti dan Ekonomi Syariah”, jika berdiskusi soal ilmu ekonomi baik diruang kelas ataupun di lorong-lorong kampus, Prof selalu menekan soal ekonomi kerakyatan yang berbasis Syariah. Kadang saya berbeda pendapat dengan Profesor dalam diskusi soal ini, tapi beliau menanggapi dengan kalimat kelakar.
Di Universitas Padjajaran Bandung, saya pernah bertemu dengan sahabat Prof waktu kuliah di AS, Dr J Ginting namanya, beliau selalu menitipkan salam kepada saya untuk Prof, “sampaikan salam hormat saya untuk Prof Sofyan ya dik, saya sangat menghormati pemikiran beliau”. Ketika saya ke gedung DPR, didalam gedung DPR seseorang memberi salam kepada saya dengan berseloroh, ” Nah ini dia, anak buah Prof Sofyan pakar ekonomi Syariah.” Dari semua kejadian diatas yang saya alami, jelas kata-kata Pram memang benar adanya. Manusia dikenang karena pemikiran dan sepakterjangnya.

Profesor Sofyan juga demikian. Ia dikenal dan dikenang karena pemikiranya soal Ekonomi Syariah dan sepak terjangnya yang teguh memegang prinsip. Terakhir saya bertemu Prof diruang dekan FE Usakti, dia bertanya” Apakah kau, sudah bertemu dengan pak AB ?’, saya jawab ” belum Prof, beliau sulit ditemui”. dia berseloroh ” Selama Pak AB belum ke akhirat pasti dapat ditemui”, saya tertawa atas kelakar Prof, tapi rupanya itulah kelakar beliau yang terakhir untuk saya. Sekarang tak ada lagi yang meminta artikel saya untuk FE Usakti dan majalah Syariah dan tak ada lagi tawa renyah sang guru besar FE Usakti.

Mimpi Profesor Sofian adalah menjadikan perekonomian Indonesia lebih Prorakyat dan memperkecil peran kapitalisme dengan berbasiskan Ekonomi Syariah, semoga mimpi ini terwujud. Wualualam..**

Menelusuri Kemolekan Perut Bumi Buniayu

Di Xenadu tempat Kubilai bersabda/ dimana sungai tak berujung /dan laut tanpa matahari. ( Expedisi Gua: Sanctum)

Majalah News Letters FE Usakti
Kegiatan di alam bebas semakin berkembang. Mendaki gunung sudah sangat dikenal, meniti tebing terjal, bahkan menginjak puncak gunung es atau salju kini bukan lagi merupakan suatu impian. Ada satu kegiatan lain dialam bebas yang mulai berkembang, yaitu penelusuran gua atau caving. Penulis dan kawan-kawannya yang sama-sama punya hobi bertualang dialam bebas melakukan aktivitas telusur Gua Buniayu, Sukabumi.
Gua Buniayu tergolong gua wisata yang sudah dikelolah dengan sistem manajemen PERHUTANI. Walau sebagian orang merasa enggan untuk mendekati lubang gelap mengangga. Tapi Gua Buniayu justru kerap didatangi oleh parah penelusur gua karena Gua Buniayu memiliki keunikan dan keindahannya tersendiri.
Perjalanan menuju Gua Buniayu, dari Jakarta dimulai jam 8 pagi, sekitar 3 jam kami berlima sampai kota Sukabumi, istirahat untuk makan siang lalu melanjutkan ke arah Segaraanten. Setelah 1 jam sampailah di Nyalindung dan akan dijumpai pertigaan kearah Nyilindung dan Segaranten, pilih jalur Segeraanten. Sekitar 1,5 kilometer akan dijumpai pintu gerbang gua Buniayu. Dari pintu gerbang masuk sekitar 500 meter dan sampailah dilokasi wisata gua buniayu. Kendaraan pribadi yang kami tumpangi berjalan tidak terlalu cepat, dengan kecepatan rata-rata 60-80 kilometer perjam.
Kami disambut oleh parah pegawai PERHUTANI yang sekaligus menyewakan peralatan caving dan memberikan arahan singkat kepada kami sehubungan dengan medan gua buniayu. Kami berlima memang tidak terlalu asing dengan kegiatan caving, sehingga kami semua sibuk bertanya soal medan dan kondisi gua kepada pengelola gua, dari soal kedalaman lobang vertikal yang akan kami turuni sampai dengan berapa jumlah ornamen-ornamen gua.
Kami semua berkemas mengganti pakaian kami dengan menggunakan pakaian spesial caving yang memang sudah disediakan, lengkap dengan helm dan senter kepala. Kami sangat bersemangat sekali untuk segera memasuki Gua Buniayu dan teringat kata almarhum Norman Edwin (MAPALA UI), ”Mengapa mereka ingin memasuki gua ?”, jawabanya, ”Adalah suatu kepuasan bagi seorang penelusur gua, bila lampu yang dibawahnya merupakan sinar yang pertama yang akan mengungkapkan sebuah pemandangan yang menakjudkan dibawah tanah.”

Patholing
Dari pos PERHUTANI tempat menyewa peralatan caving, kami berjalan menuju mulut gua, sekitar 15 menit kami sampai dimulut gua, peralatan sudah disiapkan untuk masuk dan menuruni mulut gua.
Untuk masuk ke gua buniayu, kami perlu menuruni lubang vertikal (Patoling), tehnik Single Rope Technique (SRT). SRT hanya menggunakan satu tali tunggal dan menggunakan prinsip pemindahan beban ketika menuruni tali tersebut. Semua peralatan untuk penurunan lubang vertikal ini sudah disediakan tinggal kita membayar sewanya pada pihak pengelola gua (PERHUTANI).
Lubang gua yang menjadi mulut gua berbentuk seperti botol, sehingga seperti mengelantung ketika masuk Gua Buniayu. Kami turun satu-persatu, kurang lebih 17 meter sampai 20 meter tegak lurus (vertikal) jarak dari mulut gua sampai ke dasar gua.
Kami berlima memakai senter kepala (head lamp) satu pemandu dari pihak pengelola gua menggunakan senter kepala dengan menggunakan bahan bakar karbit. Jadi cukup terang untuk dapat melihat pemandangan perut bumi Buniayu yang begitu menawan.

Karst
Setelah berada didasar gua kami mulai melihat pemandangan batuan jenis gamping, karst dengan komposisi dominan kalsium karbonat sehingga berwarna putih kekuningan. Pada atap gua mengantung stalagtit yang berwarna putih kehitaman, noda hitam mungkin berasal dari kotoran kelalawar atau sejenis tanah yang mengucur dari atas goa. Bau pengab gua tidak terasa karena tersihir oleh indahnya stalagtit yang bertaburan menggantung di atap gua.
Kami terus menelusuri gua dan berjalan didalam gua yang berair sebatas betis, karena menggunakan sepatu karet dengan tinggi hampir sedengkul, maka kaki tetap nyaman dan kering.
Keindahan gua mulai nampak jelas ketika kami melihat ornamen-ornamen yang berbentuk bunga dan berwarna putih berkelap-kelip karena adanya unsur fosfor dalam ornamen ini seperti kaca terkena simbahan sinar, sungguh menakjubkan. Jumlah ornamen berbentuk bunga ini kurang lebih dua puluhan berukuran beraneka ragam ada yang 5 meter x 3 meter, 10 x 5 meter, atau 15 meter x 8 meter berwarna putih dan mengkilap.
Dalam gua kami bertemu dengan pecinta alam dari Universitas Parahyangan Bandung yang sedang melakukan pemetaan gua, kami berdiskusi sebentar soal kondisi gua dan teknik penelusuran gua ini.
Medan lumpur didalam gua buat kami sangat unik. Sebagai tukang jalan ke puncak-puncak gunung, terus terang agak kesal berjalan dilumpur kehitaman, kadang terjeblos sampai kedengkul, hingga saat kaki diangkat terasa berat dan berbunyi ”ceproot”. Kalau sekali dua kali ceprat-ceprot, mungkin tidak masalah, tapi kalau puluhan menit harus injak lumpur, kaki tenggelam, kaki diangkat, lalu tenggelam lagi dengan bunyi ceprot-ceprot-ceprot entah berapa kali, agak kesal juga namun hati tetap senang karena melihat keindahan stalagmit yang berwarna putih kehitaman yang bermunculan di samping dinding gua yang berlumpur.
Terakhir medan yang menantang yang harus dilalui adalah tebing setinggi 8 meter tegak lurus dan tebing ini berdinding dua jadi salah satu dari kami harus memanjat dahulu dengan menggunakan tehnik menghimpitkan badan di cela dinding gua dan kaki menapak kedepan dinding gua (Chimneying), cukup berat tapi dapat dilalui dengan baik. Salah satu dari kami sampai diatas terlebih dahulu dan melemparkan tali dan tangga alumunium agar dapat anggota tim memanjat dinding ini dengan mudah.
Setelah lima jam kami menelusuri gua yang bersuhu 25 derajat Celsius, kami sampai di lubang keluar gua tersebut yang letaknya ditengah kebun dan berjarak kurang lebih 30 menit dari posko PERHUTANI tempat kami memulai perjalanan.
Gua Buniayu memang tempat yang luar biasa, pemandangan ornamen gua, stalagtit, stalagmit juga batuan sungai bawah tanah menjadi cerita yang menarik yang mengggantikan rasa lelah yang didera dari penelusuran gua ini.
Bagi penggemar kegiatan alam bebas dan menyukai pemandangan, Gua Buniayu adalah objek wisata yang perlu dikunjungi karena letaknyapun tidak terlalu jauh. Dalam penulusuran gua ini penulis mengingatkan soal prinsip-prinsip konservasi. Setiap buangan yang yang ditinggalkan akan merusak lingkungan biologis gua yang sangat rapuh, misalnya sampah karbit. Bawalah semua sampah-sampah keluar goa, setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh penelusur adalah tindakan tercela, karena untuk merusakan benda-benda dalam gua misalnya stalagmit dan stalagtit hanya butuh berapa detik saja, sedangkan proses pembentukan benda-benda tersebut membutuhkan waktu ribuan tahu.
Maka semboyan; take nothing but picture, leave nothing but footprint, kill nothing but time, (jangan mengambil apapun, kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan bunuh apapun kecuali waktu) terasa semakin berarti. Selamat mencoba gua wisata Buniayu dan nikmati kemolekan perut bumi.***

2012, Ekonomi Prorakyat

Irwan Wisanggeni, Dosen dan Alumnus Magister Akuntansi Trisakti

Koran Jakarta 28/11/2011

Menjelang 2012, para ekonom sibuk membuat pernyataan dengan sejumlah prediksi. Ada yang optimistis, ada juga yang pesimistis. Ada yang menggulirkan prediksi bahwa ekonomi Indonesia 2012 bertumbuh 6,3 persen sampai 6,7 persen. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan penanaman modal asing (PMA), sementara penamanan modal asing ini sebagian besar dikaitkan dengan negara-negara Eropa dan AS.

Kita sepakat Eropa dan AS sedang mengalami krisis ekonomi sejak 2007. Bahkan baru-baru ini (16/10), di Times Square New York (Wall Street), sekelompok pengangguran berjumlah 14 juta orang berdemonstrasi atas kesulitan ekonomi yang dihadapi mereka. Mereka mengusung poster bertuliskan “Them Belly Full, We are Hungry” yang kalau diterjemahkan artinya kira-kira “perut mereka penuh, perut kita keroncongan”.

Ulah elite bisnis di Wall Street yang ditata dengan apik oleh regulator Washington membuat para kapitalis berbisnis dengan menipu di seluruh dunia. Penyebabnya sederhana. Majalah Newsweek dengan sederhana menjawab, “meminjam secara gila-gilaan.” Cermin ketidakpuasan terhadap situasi ekonomi sekarang juga terjadi di Hong Kong karena ekonomi negara itu berkiblat pada negara kapitalisme Barat.

Di Hong Kong, para aktivis juga melakukan aksi demonstrasi. Tujuan kecaman mereka adalah sebuah kenyataan bahwa Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia justru lebih menjadi sarang segelintir elite untuk memperkaya diri. Gelombang demo ketidakpuasan juga terjadi di Sydney, Australia, dan Tokyo. Mereka mengkritisi pebisnis dan politisi yang dikatakan eksis hanya untuk melayani segerlintir elite, bukan mewakili kepentingan rakyat. Penulis beranggapan dari situasi di atas, rasanya sulit jika pada 2012 kita berharap PMA dari negara Eropa dan AS.

Dinosaurus Menunggu Mati
Bersanding terbalik dengan aksi demo di atas, beberapa narasi terkenal dikembangkan oleh penganjur gagasan globalisasi, seperti Kenichi Ohmae dalam The End of Nation State (1992). Ia menganalogikan dinosaurus yang menunggu mati dengan kegagalan negara dalam mengontrol dan melindungi nilai mata uang, juga tidak melakukan aktivitas ekonomi riil.

Tesis Ohmae dilanjutkan oleh Thomas L Friedman dalam The Lexus and The Olive Treed dan The World is Flat (2006). Di dalam tesis itu digambarkan hadirnya dunia abad ke-21 yang telah “diratakan (flat)” untuk menjadi arena mata rantai produksi global. Setiap orang, perusahaan, dan pemerintah terus memikirkan peluang yang menguntungkan guna memperbaiki nasib.

Peraih Nobel, Joseph E Stiglitz (Free Fall, 2010) dan Paul R Krugman (The Return of Economic Depresion, 2010), bersilang pendapat dan telah menisbikan tesis Ohmae dan Friedman. Stiglitz berpendapat keruntuhan Lehman Brother, September 2008, menandai berakhirnya kapitalisme pasar bebas. Krugman beropini negara yang selama ini dianggap sebagai pangkal masalah justru bergeser menjadi sumber masalah.

Kapitalisme pernah dijadikan jalan untuk memakmurkan, tapi kenyataannya kapitalisme belum berhasil mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan pengangguran, bahkan pengangguran mengalami pembengkakan dari tahun ke tahun. Di negara-negara kapitalisme seperti di AS, pengangguran meningkat 10 persen, Jerman 9,1 persen, Spanyol 45,7 persen, dan Yunani 38,5 persen. Semua persentase dihitung dari jumlah angkatan kerjanya.

Ketika melaporkan tanda-tanda pemulihan di AS, Financial Times berkelakar, “Pemulihan sejak 2009 boleh dinamai ‘kecewa besar’.” Koran itu menambahkan, “Banyak ekonom menilai bahwa utang yang harus dibayarkan akan menekan daya beli hingga beberapa tahun mendatang.” Begitu juga secara makroekonomi, sistem kapitalisme mengalami kondisi yang memprihatinkan, misalnya proporsi utang Yunani terhadap produk domestik bruto mencapai 140 persen.

Di AS, utang negara mencapai 14,3 triliun dollar AS, setara dengan PDB Amerika Serikat. Cepat atau lambat, wabah krisis ekonomi akan menjalar ke negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Artinya, imbas krisis ekonomi Eropa dan AS akhirnya sampai ke negara seperti Indonesia, Vietnam, Th ailand, China, dan India, yang sulit menjual produk ekspornya ke Eropa dan AS karena krisis ekonomi.

Tahun 2012, diperlukan terobosan untuk dapat lolos dari krisis ekonomi global terhadap ekonomi nasional. Pada zaman lampau, dunia pernah mendapat tawaran frontal dalam memukul kapitalisme. Tawaran itu terlontar dari ide Karl Max yang berambisi menohok kapitalisme dengan menggelontorkan sebuah logika yang kemudian menjadi gerakan. Kapitalisme yang sekarat akan melahirkan revolusi proletar untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Tapi, berbagai krisis yang terjadi malah seakan-akan menjadi pupuk penyubur dan pelanggeng sistem ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith itu. Walau kegagalan kapitalisme itu diakui oleh umum, kapitalisme, harus diakui, menciptakan kenikmatan individual dan kesejahteraan ekonomi secara kolektif. Tetapi, kita paham bahwa kapitalisme menghadirkan kesenjangan.

Kekayaan satu korporasi nyaris sama sengan kekayaan sejumlah negara miskin. Sistem kapitalisme dan sosialisme memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Semua sudah dicoba, dan gagal memakmurkan masyarakat secara luas. Karena itu, diperlukan suatu cara yang lebih cerdas guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat memakmurkan rakyat secara adil. Apakah jatuh pilihannya pada sistem ekonomi syariah yang akhir-akhir ini cukup marak gaungnya dan diperbincangkan di kalangan ekonom, semuanya masih perlu diuji dan ditelaah lebih dalam.

Sebenarnya, untuk mencegah krisis ekonomi dan memakmurkan rakyat, ekonom tak perlu berpolemik soal sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, syariah, atau apa pun. Seperti ungkapan yang diucapkan Den Xiaoping, “Tak penting kucing hitam atau kucing putih, yang penting kucing itu bisa menangkap tikus.” Demikian juga di mata rakyat, tak penting sistem apa pun yang diterapkan, yang penting bisa membuat rakyat makmur, terpenuhi segala kebutuhannya.

Cita-cita luhur para pendiri bangsa Indonesia hanyalah membangun sistem ekonomi prorakyat yang berkeadilan dan humanistis yang tampak dari pasal-pasal yang terkait dengan ekonomi di UUD 1945 walau sampai saat ini masih jauh antara harapan dan kenyataannya.

Pajak Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan

By: Irwan Wisanggeni

Majalah Indonesia Tax Review, Edisi 15 Vol 4

Kerusakan lingkungan di muka bumi akibat pencemaran yang dilakukan oleh manusia kian bertambah parah. Menurut beberapa pakar lingkungan, ada sekitar 6,5 juta ton sampah mencemari samudera dunia setiap tahun. Diperkirakan, 50 persennya adalah plastik yang akan terapung-apung selama ratusan tahun sebelum terurai.

Selain mencemari bumi, manusia juga menguras sumber daya alam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Penelitian menunjukkan bahwa bumi membutuhkan waktu 1 tahun 5 bulan untuk memulihkan apa yang dikonsumsi manusia dalam setahun. ”Jika kecepatan pertambahan penduduk dan konsumsinya tidak berubah, pada tahun 2035 kita bakal memerlukan dua planet bumi,” lapor surat kabar Australia Sydney Morning Herald.

Di Indonesia pun, kerusakan lingkungan kian memprihatinkan. Bayangkan saja, Indonesia berada pada urutan ke-8 dari 10 negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia (State of the World’s Forest FAO, 2007), akan tetapi, dengan laju kerusakan hutan yang tergolong tinggi di dunia. Kementerian kehutanan mencatat hingga 2009 kerusakan hutan mencapai lebih dari 1,08 juta hektar pertahun. Dari 130 juta, tinggal 43 juta saja yang masuk dalam kategori hutan alam. Sungguh membuat kita miris dan menghela nafas penyesalan akan kerusakan alam yang terjadi di Indonesia.

 

Dampak Negatif Kapitalisme

Pertanyaan besarnya, mengapa kerusakan lingkungan sedemikian parahnya? Salah faktor penyebabnya adalah pembangunan dengan aroma kapitalisme yang lebih mengedepankan keuntungan semata, ketimbang pelestarian lingkungan.

Sistem ekonomi kapitalisme diciptakan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, walau dengan cara mengeksploitasi bumi secara luar biasa. Di sektor pertambangan, telah dikeruk sekitar 10 triliun ton biji besi setiap tahunnya dan ditambah lagi akibat pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan standar. Hingga akhirnya, terjadilah polusi udara, sungai tercemar, limbah racun pabrik, kebisingan, banjir, tsunami, dan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas korporasi yang mengeksploitasi bumi dengan cepat dan terencana.

Ketidakpedulian akan kerusakan lingkungan dan mengedepankan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi semata, jelas menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Dalam ilmu ekonomi, dampak ini disebut externalities. Sebuah dampak yang timbul dari kerusakan lingkungan akhirnya akan membawa petaka kepada masyarakat itu sendiri.

Diperlukan tindakan dan langkah yang komprehensif untuk dapat memperbaiki kondisi kerusakan lingkungan ini. Pemerintah harus turun tangan mengendalikan masalah ini karena diperlukan kebijakan strategis dari pemerintah untuk mendorong tindakan pencegahan perusakan lingkungan. Aspek perpajakan merupakan salah satu faktor kebijakan pemerintah yang akan dikupas penulis.

 

Mengenal Green Incentive

Pajak Lingkungan (green tax) merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan. Terdapat dua wacana umum mengenai Pajak Lingkungan, yaitu konsep penerapan Pajak Lingkungan dan pemberian kredit pajak.

Konsep penerapan Pajak Lingkungan, menyatakan setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib (the polluter pays principle). Tentunya konsep ini mengundang protes dari kalangan pengusaha. Pasalnya, penghitungan pajak dari konsep ini berasal dari jumlah biaya produksi, sehingga hal ini menjadi bentuk biaya baru di mana sudah ada biaya-biaya lingkungan, seperti biaya pemeriksaan amdal yang telah diterapkan sebelumnya. Dampak dari semua ini, besarnya biaya akan naik sehingga laba menurun.

Konsep pemberian kredit pajak atau bisa juga disebut green incentive belum dibahas lebih mendalam di Rancangan Undang-Undang (RUU) Lingkungan Hidup. Namun, dengan diterapkannya konsep kredit pajak,orang-orang yang memakai produk ramah lingkungan akan mendapatkan kredit pajak. Hal ini tentunya akan menstimulus komunitas orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk bisa membeli produk-produk ramah lingkungan.

Jika melihat masyarakat dunia, kesadaran mengonsumsi produk ramah lingkungan tampaknya sudah menjadi tren. Masyarakat di Inggris, 81% bersedia membeli produk yang ramah lingkungan, di Australia 75% masyarakat bersedia membayar lebih mahal produk sejenis. Di Amerika Serikat, kesadaran masyarakat terhadap jumlah pembayaran pajak sudah tinggi, pemberian kredit pajak, dan penembahan deductible expense sangatlah efektif.

Contohnya, jika seorang Wajib Pajak membeli mobil ramah lingkungan yang menggunakan tenaga listrik akan diberikan kredit pajak lebih, katakanlah sebesar 25% dari harga mobil tersebut dengan batasan maksimal pengurang US$2.500. Demikian juga dengan pengguna mobil dengan bahan bakar solar cell akan diberi amortisasi penuh, dipercepat agar dapat menambah deductible expense yang ada. Lalu, bagi pengguna AC non-CFC (tanpa freon) diberikan pengurang pajak sebesar 10% dari harga AC.

Beraneka cara dapat digunakan untuk mendorong terciptanya pelestarian lingkungan dari aspek kebijakan pajak yang menguntungkan bagi para pengguna barang ramah lingkungan. Konsekuensi yang terjadi adalah mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Masalahnya, pemerintah Indonesia masih sangat memerlukan dana penerimaan pajak ini sehingga fungsi pajak di Indonesia lebih dominan sebagai fungsi anggaran.

Fungsi lain dari perpajakan, seperti fungsi regulatory (fungsi bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu), fungsi stabilitas (tujuan pemerintah dalam rangka menstabilkan harga, misalnya saat terjadi inflasi), dan fungsi pemerataan pendapatan (pajak dipergunakan sebagai alat meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat).

Semua fungsi pajak yang diuraikan tersebut masih belum menjadi pola utama dari konsep perpajakan Indonesia. Pasalnya, yang selalu dikedepankan dari fungsi perpajakan kita ialah sebagai alat untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai birokrasi negara dan pembangunan. Secara otomatis, jika melihat dari fungsi utama pajak di Indonesia hanya sebagai sumber pendapatan negara, penulis berpendapat green incentive sulit untuk dilaksanakan.

Antara Green Tax dan Green Incentive

Pajak Lingkungan (green tax) sebenarnya dapat diberlakukan dengan tujuan agar dana yang didapat dari pajak tersebut digunakan untuk kegiatan penghijaun, rehabilitasi kawasan hutan, dan konservasi biota dan satwa yang terancam kepunahan.

Alokasi pendapatan Pajak Lingkungan ini benar-benar dikonsentrasikan untuk upaya pelestarian lingkungan dan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Pajak Lingkungan yang dahulu digulirkan dalam RUU Pajak Daerah dan Restibusi Daerah batal diberlakukan karena terjadi hujan deras penolakan dari kalangan pengusaha.

Saat ini diberlakuan retribusi izin ganguan melengkapi ketentuan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semestinya pengenaan Pajak Lingkungan didasari atas polluter base space, artinya pemerintah menghitung dan mengkaji berapa besar kerusakan lingkungan yang sudah dibuat oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Jika pemerintah malas membuat kajian soal kerusakan lingkungan, penerapan besarnya pajak akan dipukul rata antara perusahaan yang sedikit mencemari lingkungan dan perusahaan yang banyak mencemari lingkungan. Hal ini pasti akan banyak menuai protes. Di sini, pemerintah perlu membuat kajian yang tepat sehingga tarif Pajak Lingkungan tidak dipukul rata, tetapi dilihat dari seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan.

Sebenarnya banyak pilihan dalam usaha pencegahan perusakan lingkungan, bila ditinjau dari aspek pajak. Dapat diawali dengan langkah kesadaran yang tinggi dari masyarakat terhadap pembayaran pajak. Ketika pajak dijadikan salah satu faktor pelestarian lingkungan, potensi pajak pun dapat dimaksimalkan untuk pelestarian lingkungan.

Penulis melihat perlu dibuatkan kebijakan perpajakan yang tepat dan seimbang antara green incentive dan green tax. Jika tidak dibuatkan kebijakan yang tepat sasaran, ke depan kerusakan lingkungan khususnya di Indonesia akan terus meningkat dengan pesat dan mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, dibutuhkan peran masyarakat di seputar pabrik, sungai, dan hutan untuk ikut berpartisipasi mengawasi tingkat pencemaran lingkungan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan. Masyarakat setempat juga memiliki kearifan lokal dalam menjaga alam agar tidak dirusak oleh pelaku ekonomi. Seperti kata bijak yang dilontarkan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, ”Setiap orang berkepentingan untuk memastikan bahwa kawasan pegunungan di dunia (alamnya) dapat terus menyediakan kekayaan bagi generasi mendatang.”

Pajak STNK Progresif dan Kemacetan

Irwan Wisanggeni (USAKTI),Koran Sinar Harapan 20-Mei-2011

Pajak,didunia manapun adalah hal yang selalu di jauhi bahkan dihindari jika mungkin.Sehingga ada ungkapan import yang menyatakan”Nobody loves to pay tax,not even Americans and Europeans”.

Demikian pula dengan berlakunya pajak kendaraan bermotor progresif sejak 1 Januari 2011 yang dilandasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.Pajak kendaraan bermotor progresif berlaku untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Mekanisme pemeriksaanya,melalui komputer apakah wajib pajak memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu.Kendaraan yang telah dijual,tetapi tidak dibalik nama,akan muncul sebagai kendaraan pertama dan seterusnya.

Tarif pajak untuk kendaraan pertama 1,5%,kendaraan kedua 2 persen,kendaraan ketiga 2,5 persen,kendaraan keempat dan seterusnya 4 persen.Tarif akan dikalikan dengan nilai jual kendaraan bermotor sesuai Pemprov DKI Jakarta.

Pajak kendaraan bermotor merupakan primadona pendapatan daerah di seluruh provinsi.Pemrov DKI Jakarta merealisasikan pendapatan pajak kendaraan bermotor 2010 sebesar Rp 3,11 triliun.

Adapun target tahun 2011 naik menjadi Rp 3,7 triliun dan sudah terealisasi Rp 862 miliar sampai akhir Maret 2011.Angka yang sangat signifikan untuk penerimaan daerah.

Kemacetan

Salah satu pertimbangan pemerintah dalam menerapkan tarif progresif adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan sehingga dapat mengatasi kemacetan dikota-kota besar.

Memang pendekatan seperti itu seolah-olah masuk akal,tapi dalam penerapanya tidaklah semudah itu.

Dengan melihat kondisi jalan kota besar yang sudah padat dan macet,mengendalikan pertambahan kendaraan belum dapat menyelesaikan masalah kemacetan secara komprehensif.Karena walaupun pajak progresif diberlakukan jalan di kota besar khususnya Jakarta tetap macet,bahkan dijalan Tol-pun macet.

Dalam menyelesaikan masalah kemacetan pemerintah juga perlu memperhatikan cara-cara lain yang lebih tepat sasaran .

Pemerintah dapat mengunakan cara dengan melakukan pendekatan pelayanan sosial berupa fasilitas pelayanan umum,sarana jalan yang ada dan ketegasan atas pelanggaran lalu lintas.

Karena kemacetan di Jakarta disebabkan banyaknya jalan rusak dan berlubang,jika hujan turun diikuti dengan banjir,kondisi kemacetan akan semakin parah ditambah lampu lalu lintas yang mati,jalan raya macet total,mengunci semua kendaraan sehingga tidak dapat bergerak.

Penyebab lain yang krusial adalah kurang tertibnya pengguna jalan ini terlihat dari angkot dan bis yang berhenti semaunya berbaris menutup sebagian besar ruas jalan.

Fasilitas kendaraan umum perlu diperbaiki artinya adanya kesedian kendaraan umum,tidak terlampau padat,nyaman dan aman,maka masyarakat akan menggunakan kendaraan umum sebagai alat transportasinya.

Memaksimalkan fungsi bis Transjakarta dengan menambah armadanya juga merupakan solusi yang dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

Membatasi umur kendaraan atau dengan kata lain kendaraan yang sudah berumur 10 tahun keatas di larang untuk jalan ini juga akan dapat mengurangi kepadatan di jalan raya.

Jika semua fasilitas jalan sudah dibenahi dengan baik,aparat memiliki ketegasan terhadap pengemudi yang semaunya dan semua prasarana lalu lintas sudah dibenahi,niscaya kemacetan akan dapat di atasi atau minimal dikurangkan.

Karena hanya dengan mengandalkan tarif progresif pajak kendaraan bermotor,ternyata tidak dapat mengatasi kemacetan lalu lintas,sampai saat ini setiap hari di Jakarta masih terjadi kemacetan yang parah.

Kontra Prestasi

Memang kalau melihat definisi pajak,seperti yang ditulis Deutsche Reichs Abgaben Ordnung seorang ahli pajak kelahiran Belanda,berpendapat“Pajak adalah bantuan uang secara insidential atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu Tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.” (Suandy, 2005:8)

Pendapat tersebut bermuatan ”tidak adanya kontraprestasi langsung,” sehingga pemerintah seolah-olah dapat berbuat sesukanya dalam memajaki warga negaranya.

Tapi perlu diingat dengan kebijakan tarif progresif kendaraan bermotor dampaknya akan membatasi pembelian kendaraan bermotor oleh masyarakat dan sama saja pemerintah menghalangi pertumbuhan industri otomatif,yang nota bene merupakan salah satu sektor yang membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Sektor industri otomotif akan menjadi kurang menarik bagi investor asing yang paling dikhawatirkan para investor akan mengalihkan dananya keluar negeri.

Maka penulis berpendapat kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor progresif perlu dikaji ulang.Jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi pemerintah dan menghancurkan industri otomotif,sementara keadaan jalan raya tetap macet setiap hari.

 

 

Sosialisme,Kapitalisme,Syariah dan Kemiskinan Struktural

ANGKA kemiskinan di Indonesia data terakhir menunjukan angka yang membuat hati kita miris.Memang sumber statistik resmi (Biro Pusat Statistik)jumlah orang miskin tahun 2010 adalah 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta jiwa.

Bahkan DR B Herry Priyono (dosen Program Pasca Sarjana Driyakarya) memaparkan dalam opini di koran Kompas  baru-baru ini menunjukan angka yang lebih dasyat lagi dimana warga Indonesia yang bertahan hidup dengan penghasilan kurang dari Rp.18.000 perhari pada tahun 2010 ini berjumlah 121,7 juta jiwa,ini bukan berita baru ,kita telah lama menghabiskan waktu bersitegang tentang itu.

Kita menghela nafas kecewa ketika melihat angka kemiskinan yang begitu besar.Memang pemerintah berusaha melakukan bantuan-bantuan dengan program jaring pengaman sosial dan  bantuan raskin(beras miskin) tapi program ini tidak mengobati penyakit kemiskinan dengan tepat guna dan tepat sasaran,karena orang miskin dari tahun ketahun terus bertambah.

Sejarah sistem ekonomi Indonesia yang lebih dari 65 tahun merdeka,memakai sistem ekonomi berbasis sistem ekonomi Pancasila yang pada hakekatnya sangat positif dan memihak pada ekonomi kerakyatan.

Kapitalisme dan Sosialisme

Dalam tingkat pelakasanannya sistem ekonomi Indonesia lebih “miring”ke kapitalisme atau kapitalisme malu-malu( meminjam istilah Prof DR Arief Budiman,Guru besar dari Melbourne University),dan sistem yang condong ke kapitalisme sejak masa Orde Baru,karena pada masa itu hubungan Indonesia sangat mesra dengan bapaknya kapatalisme dunia Amerika Serikat.

Tapi sistem ekonomi kapatalisme tidak lagi dapat diharapkan terlalu banyak untuk menaklukan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Karena sistem ini bagaikan raksasa yang sedang limbung,Global Financial Krisis(GFC) di Amerika Serikat yang mulai melanda diawal kwartal ketiga tahun 2008.

Penyebab dari GFC adalah kredit perumahan yang macet di perusahaan-perusahaan raksasa seperti  Lehman Brothers dan  dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.GFC bisa dikatakan buah dari sistem ekonomi kapitalisme.Apakah mainstream sistem ekonomi kapatalisme dunia mulai goyah?Sebagian orang sudah mulai meragukan akan kehebatan sistem ekonomi kapitalisme yang dianut Amerika Serikat  dan dunia barat pada umumnya.

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia juga menjadi negara terpengaruh negatif atas  GFC sehingga kondisi dan pertumbuhan perekonomian nasional memburuk yang tentunya merambah keberbagai sektor ekonomi.

Kapitalisme sudah dicoba dan gagal ,sebagai contoh,peran sistem ini di Indonesia ialah,IMF(International  Monetary Fund) tetap mengambil peranya di kiprah perenomian internasional.IMF adalah salah satu lambang kapatalisme global yang bertujuan membantu negara-negara dengan paket bantuanya.

IMF memberikan saran praktis terhadap negara-negara yang meminta bantuanya, termasuk Indonesia misalnya beberapa subsidi dicabut,BUMN diprivatisasi dan itu terjadi sampai saat ini .tapi semua kebijakan itu tidak bisah melepas bangsa Indonesia dari hantu kemiskinan.

Kepada sistem sosialisme kitapun tidak mungkin mengharapkan untuk dapat mengatasi kemikinan  karena komunisme dan sosialisme telah berakhir,sistem yang di tawarkan Karl Marx ini gagal dengan runtuhnya Republik Sosialis Uni Soviet tahun 1990 dimana Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet setuju untuk melepaskan monopoli atas kekuasaan.

Ekonomi Syariah

Sekarang pilihanya jatuh pada sistem ekonomi Syariah yang belum pernah dicoba untuk diterapkan secara masif dalam sekala ekonomi makro Indonesia untuk bisa menjebol batu karang kemiskinan yang menindih bangsa kita dari masa kemasa.

Dalam surat Al-Mai’dah(5):2 dijelaskan disana:”…Dan tolong-menolonglah dalam(mengerjakan)kebajikan dan takwa,dan janganlah tolong-menolong dalam(mengerjakan)dosa dan pelanggaran…”( dikutip ayat suci ini dari buku Islamic Management Prof Dr H Veitshal Rivai,MBA).

Jelas dari makna ayat tersebut mengandung suatu nilai dan semangat gotong royong dan kerjasama yang baik,penulispun yakin ada banyak ayat-ayat suci di Al Quran yang dapat memberikan dasar pada sistem ekonomi syariah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Jika ditelaah memang dasar konsep pembiayaan di sistem ekonomi syariah dapat sangat membantu ekonomi kecil dalam hal ini ekonomi kelas rakyat,misalnya sistem bagi hasil mencerminkan semangat memikul resiko bersama.

Penulis pernah bertanya dengan seroang pakar ilmu syariah dan juga praktisi di bank syariah,soal peran ekonomi syariah terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonsia?Jawabannya ekonomi syariah kedepan akan terus berkembang dan pastinya akan memberikan solusi dari tantangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Walaupun dalam diskusi itu tidak dijawab secara teknis tapi penulis dapat merasakan ada semangat dalam sistem ekonomi syariah untuk membantu rakyat miskin dengan berbagai sistem yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Sebagai pembanding,Muhamad Yunus seorang bankir dari Banglades yang mengembangkan konsep ekonomi mikro, mengembangkan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu ke bank umum.Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank dan Yunus mendapatakan hadiah nobel tahun 2006.

Semangat  Muhamad Yunus mungkin dapat ditiru oleh bank pembiayaan syariah untuk memberdayakan orang-orang miskin.

Ekonomi syariah memang ilmu ekonomi yang baru berkembang dan masih terus dikaji untuk bisa berperan lagi dimasyarakat khusunya membantu memberdayakan orang miskin.

Penulis yakin kedepannya sistem ekonomi syariah akan menjawab tantangan untuk bisa membantu mengentaskan kemiskinan struktural di Indonesia.

*Irwan Wisanggeni

Wacana Radar Banten 7-5-2011

illustration: ramirobenko.dancersblogs.com

Menyoal Kebijakan Tarif Pajak

Majalah Indonesian Tax Review,Mei 2011(Volume IV/Edisi 06/2011)

Oleh: Irwan Wisanggeni

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Begitulah kira-kira bunyi judul salah satu berita di sebuah media massa yang terbit pada 4 Januari 2011 lalu. Dari Judulnya saja, penulis langsung tertarik untuk membacanya. Berdasarkan informasi dari media tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan, penerimaan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) sebesar Rp251,9 triliun atau 95,8% dari target APBN 2010. Sedangkan, penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp297,7 triliun atau sekitar 97% dari target.

Melihat fenomena tersebut, penulis mencoba melakukan kajian seputar penerimaan pajak untuk tahun 2010 yang tidak mencapai target APBN. Penulis akan mengkaji apakah hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan tarif pajak. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah mengusung sejumlah perubahan, terutama dalam hal tarif pajak. Jika diamati, pemerintah sebetulnya ingin menciptakan tarif PPh, khususnya bagi Wajib Pajak badan, dengan tarif yang lebih efektif dan strategis. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dalam rangka menarik investasi asing dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara kita.

Seperti kita tahu, krisis keuangan global pada tahun 2008 telah menciptakan dilema bagi negara-negara industri. Salah satu solusi untuk menanggulangi krisis tersebut adalah dengan mengurangi tarif pajak. Tujuannya, agar dapat meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Karenanya, gambaran pajak secara komparatif perlu disajikan kepada dunia bisnis agar investor dapat menganalisis dampaknya terhadap usaha mereka.

Analisis perbandingan tarif PPh badan dapat dilakukan dengan membandingkan tiga negara dan menjadikan Indonesia sebagai sentralnya. Lalu, dua negara tetangga dan serumpun dijadikan sebagai pembandingnya, yaitu Singapura dan Malaysia. Analisis perbandingan ini dibuat menjadi dua model. Pertama, dilakukan dengan membandingkan tren tarif pajak di Indonesia, Singapura, dan Malaysia selama lima tahun terakhir. Model kedua, dilakukan dengan cara mengkomparasi perlakuan kebijakan sehubungan dengan PPh badan antara Indonesia dan Singapura untuk tahun 2010.

Tren Tarif  Pajak

Penggunaan tren tarif pajak merupakan analisis yang akan memperlihatkan secara kronologis tarif pajak yang diterapkan oleh Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam lima tahun terakhir (lihat tabel 1).

Tabel 1:

Tren Tarif Pajak

Tahun

Indonesia

Singapura Malaysia

2006

30%**

20%

28%

2007

30%**

20%

27%

2008

30%**

18%

26%

2009

28%(5%)*

18%

25%

2010

25%(5%)*

17%

25%

** Indonesia menganut tarif progresif dengan tarif maksimal sebesar 30%

* Indonesia memberikan pengurangan tarif sebesar 5% untuk perusahaan yang berstatus terbuka (Tbk).

Dengan melihat tabel tersebut, kita dapat mengurai kronologi tren tarif pajak ketiga negara selama lima tahun terakhir. Untuk di Indonesia, sistem tarif progresif PPh badan digunakan sampai dengan tahun 2008. Kemudian, seiring dengan adanya perubahan UU PPh, maka sejak tahun 2009, Indonesia mengubah sistem tarif pemajakan dari progresif menjadi tarif tunggal (flat) sebesar 28%. Lebih lanjut, untuk tahun 2010 ditetapkan tarif flat sebesar 25% dan pengurang tarif sebesar 5% untuk perusahaan yang bersatus terbuka (Tbk).

Perlu diketahui, tarif pajak flat sudah diterapkan negara-negara Baltik, seperti Estonia, Lithuania, dan Latvia sejak tahun 1990-an. Sedangkan di negara-negara komunis, seperti Rusia, Ukraina, dan Slovakia sudah menerapkannya sejak tahun 2000-an. Indonesia tampak tertinggal dalam menerapkan single rate tersebut.

Tren tarif pajak di Singapura dalam tabel tersebut terlihat berkesinambungan dalam menurunkan tarif PPh badan-nya. Hal tersebut dilakukan untuk menarik investor global. Tren tarif pajak Singapura rata-rata lebih rendah dibanding Indonesia. Selisih tarif yang digunakan lebih kecil 10% dari tarif yang digunakan di Indonesia.

Malaysia juga negara yang mengunakan sistem pemajakan PPh bersifat flat dengan tarif 28%. Pada tahun 2006, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tarif PPh badan secara berkesinambungan sebesar 1% pertahun selama tiga tahun. Sehingga untuk tahun 2010, tarif yang digunakan sama besarnya dengan yang diterapkan di Indonesia, yaitu sebesar 25%.

Penulis berpendapat, kebijakan menurunkan tarif PPh di tiga negara tersebut, mampu memberikan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dengan penerapan tarif PPh yang relatif kecil, turut memberikan konstribusi yang baik terhadap tax ratio di suatu negara. Hal ini tampak dari perbandingan angka tax ratio ketiga negara tersebut. Singapura sebesar 22,44%, Malaysia sebesar 20,17%, sedangkan Indonesia hanya sebesar 11,7%. Indikasi besarnya tax ratio ini menunjukkan bahwa semakin kecil tarif pajak, maka semakin besar penerimaan pajak negara tersebut.

Komparasi Kebijakan

Berbicara mengenai kebijakan perpajakan yang diterapkan di Singapura akan sangat menarik jika dibandingkan dengan Indonesia. Sebab, di Singapura tidak ada pemajakan berganda (double taxation) kepada pemegang saham. Dalam hal ini, PPh badan yang dibayar perusahaan di Singapura bersifat final, sehingga atas dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak dilakukan pemajakan lagi. Hal ini berbeda dengan sistem pemajakan di Indonesia, di mana terdapat pemajakan atas dividen yang diberikan kepada pemegang saham yang bersifat final atau tidak dapat dikreditkan.

Selain itu, Singapura juga memberikan pengurangan tarif untuk pengusaha kecil menengah, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak (Ph KP) lebih kecil dari S$300.000 (kurang lebih Rp1,8 miliar). Di mana, untuk penghasilan S$10.000 diberikan pengurang pajak sebesar 75%, sehingga tarif pajak efektif menjadi 4,25% pada tahun 2010. Kemudian sisanya S$290.000 diberikan pengurang tarif.

Di Indonesia sendiri, pengurangan tarif pajak untuk pengusaha kecil menengah diatur dalam Pasal 31E UU PPh. Syaratnya, peredaran bruto Wajib Pajak badan harus kurang dari Rp50 miliar. Namun, bagian omzet yang akan mendapat pengurangan tarif pajak sebesar 50% adalah yang sebesar Rp4,8 miliar saja. Aturan ini mulai berlaku pada tahun 2010.

Perbandingan akan terlihat jelas dari penghitungan di bawah ini. Dengan tingkat Ph KP yang sama, berapa besar pajak yang harus dibayar di negara Singapura dan di Indonesia? Diasumsikan peredaran usaha (omzet) Rp40 miliar dan Ph KP Rp1,8 miliar atau U$300.000.

Penghitungan PPh di Singapura:Rp60  juta (S$10.000) x 17% x 75% = Rp7.650.000,00Rp1.740 juta (S$290.000) x 17% x 50% = Rp147.900.000,00Total = Rp155.550.000,00 Penghitungan PPh di Indonesia:(Rp4,8 miliar/Rp40 miliar) x Rp1,8 miliar x 25% x 50% = Rp27.000.000,00(Rp35,2 miliar/Rp40 miliar) x Rp1,8 miliar x 25%             = Rp396.000.000,00.Total=Rp423.000.000,00

Jelas dengan angka penghitungan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak yang dibayar di Singapura lebih murah dibanding Indonesia, kurang lebih 172% lebih tinggi dibanding Singapura.

Penulis berpendapat, seiring dengan semakin kuatnya arus globalisasi dan teknologi yang menerjang dunia ekonomi, maka Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan perpajakannya dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan menurunkan tarif PPh badan. Tujuannya, untuk menggairahkan iklim penanaman modal ke Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga perlu mencabut peraturan pajak berganda yang melekat pada dividen atau mengubah pajak atas dividen kepada pemegang saham tersebut menjadi kredit pajak (pengurang pajak) bagi pemegang saham tersebut. Penulis juga mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan sistem pemungutan pajak dengan cara membatasi pengenaan withholding tax, terutama terhadap penghasilan yang sifatnya untuk remunerasi dan passive income.

Belum lagi persoalan sistem perpajakan di Indonesia yang menurut penelitian Bank Pembagunan Asia (Asia Development Bank) masih sangat rumit, sehingga masih perlu disederhanakan. Penilaian ADB tersebut didasarkan pada hasil laporan Doing Business 2009, yang menyebutkan rata-rata sebuah kegiatan bisnis di Indonesia harus membayar 22 (dua puluh dua) jenis pajak dalam setahun. Akibatnya, Indonesia menempati peringkat ke-104 dari 181 negara. Kompleksitas ini tentunya menimbulkan cost of compliance yang tinggi bagi investor.

Penulis melihat rata-rata tarif PPh badan negara-negara di dunia mengalami penurunan tarif tiap tahunnya. Indonesia juga mengikuti perkembangan tersebut dan mengubah tarif PPh yang bersifat progresif menjadi tarif tunggal di tahun 2009. Namun,  ke depannya perlu dikaji terus untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih efektif dan berdaya saing, guna meningkatkan investasi dan menambah penerimaan negara dari sektor perpajakan.

 Magister Akuntansi Konsentrasi Perpajakan, Universitas Trisakti.

illustrasi: e-taxhelp.com/new-florida-tax-amnesty-program

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.